TNI Sudah Gelar Apel Siaga Tempur di Natuna, Rupanya Sikap Menhan Prabowo Pada Masalah Kedaulatan Negara yang Dilanggar China Bikin Kecewa: Kenapa Sekarang Jadi Lembek?

Fotokita.net - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal Vietnam yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Namun, soal adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain. Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Kapal Nelayan dan Coast Guard Langgar Kedaulatan Laut Natuna, TNI Unjuk Gigi: Siap Bela NKRI dengan Kekuatan Tempur yang Bisa Bikin Malaysia Jadi 2 Bagian

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," ucap Prabowo.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Indonesia juga telah menangkap kapal nelayan berbendera China yang dituduh mencuri ikan di dekat kepulauan Natuna.

Kapal patroli China tampak mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut. Akan tetapi, otoritas China selalu berkeras bahwa kapal-kapal nelayan mereka beroperasi secara sah di wilayah mereka.

Dua kapal perang RI (KRI), yakni KRI Tjiptadi dan KRI Teuku Umar telah hadir di Laut Natuna Utara, Sabtu (4/1/2020) pagi. Kedua kapal perang ini berupaya melakukan komunikasi persuasif dengan kapal-kapal China, yaitu kapal Coast Guard China dan kapal-kapal nelayan agar tidak melanggar wilayah RI dan mencuri ikan.

“Dua KRI kita sudah ada dan ini sedang berkomunikasi dengan kapal-kapal China,” kata Panglima Komando Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya Yudo Margono saat berada di atas pesawat intai strategis Skadron 5 TNI AU yang tengah memantau dari udara.

Kamera foto udara menunjukkan KRI Tjiptadi dan KRI Teuku Umar bermanuver di sekitar tiga kapal China yang terdiri dari dua kapal Coast Guarddan satu kapal pemantau perikanan. Kedua kapal KRI yang berpanjang 76 meter itu, saling bermanuver dengan tiga kapal China yang panjangnya 99 meter.

Dalam pengamatan hampir satu jam, terlihat sesekali KRI menempel kapal China, sesekali berlaku sebaliknya. Tampak bahwa kedua pihak tetap kukuh pada posisi masing-masing, di mana KRI bertugas mengusir kapal Coast GuardChina. Sementara, pihak China merasa berhak berada di perairan tersebut.

Baca Juga: TNI Siap Tempur Gara-gara Kapal Nelayan China Lakukan Hal Ilegal di Laut Natuna, Tapi Menhan Prabowo Lebih Memilih Cara Ini Buat Bereskan Masalah Itu. Begini Alasannya

Dibandingkan dengan sehari sebelumnya, pesawat intai strategis TNI AU memantau sekitar 30 kapal nelayan di sekitar 130 mil sebelah Timur Laut Lanud Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.Saat ini, aksi manuver itu terjadi di sekitar 115 mil pada arah yang sama. Dengan demikian, posisi kapal China berada lebih dekat dengan Pulau Natuna.

Menilik posisi tersebut, upaya ini terjadi di wilayah perairan Landas Kontinen Indonesia. Adapun Indonesia tidak mengakui Nine Dash Line China yang dijadikan basis klaim China.

Baca Juga: Dapat Protes dari Jurnalis Mancanegara, China Ketahuan Lakukan Hal Ini Terhadap Keberadaan Kaum Minoritas Uighur. Kenapa Mereka Tak Peduli Sorotan Dunia?

Seperti diberitakan, usai rapat Jumat (3/1/2020),Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memastikan bahwa China telah melanggar kesepakatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dengan melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Klaim Indonesia atas ZEE di Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Sebagai negara yang mengakui UNCLOS, China diminta menghormati konvensi tersebut. ”Indonesia tidak akan mengakui klaim sepihak oleh China yang tidak memiliki landasan hukum internasional, seperti yang tercantum dalam UNCLOS 1982,” kata Retno.

Yudo Margono mengatakan, KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi akan terus bertugas memperketat penjagaan keamanan di Laut Natuna Utara. Sesuai dengan UNCLOS, untuk kapal-kapal pemerintah diminta untuk pergi karena melanggar wilayah, sementara untuk kapal-kapal nelayan akan diproses hukum.

“Pagi ini KRI John Lie sedang menuju ke titik pertemuan dengan kapal-kapal China, dan nanti akan ada tiga KRI lain. Kita belum tahu sampai kapan ini akan berlangsung,” kata Yudo.

Baca Juga: Dibekali Kamera Paling Mumpuni, Tetap Saja Orang Indonesia Enggak Mau Beli Lagi HP Korea Sejuta Umat Ini. Nasibnya Sekarang Kalah Bersaing dengan Ponsel China

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menyayangkan sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang dinilai tidak tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).

Kholid pun meminta pemerintah harus bersikap keras dan tidak boleh lembek terhadap China yang mengklaim sepihak perairan Natuna.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, sebelumnya mengatakan, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.

Di sisi lain, PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras sikap China yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.

Baca Juga: Dulu Marah-marah Karena Sering Mogok dan Terbakar, Begini Komentar Ahok Begitu Tahu Transjakarta Operasikan Kembali Bus Gandeng Buatan China Ini

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia sudah jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan.

Ia mengatakan, Indonesia berpegang teguh pada hukum internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," katanya. (Kompas.id/Kompas.com)