Fotokita.net - Semenjak ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.
"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.
Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.
Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.
Jokowi dan Ahok.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyempatkan diri meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Di kilang tersebut, Jokowi menginstruksikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membereskan masalah TPPI kurang dari 3 tahun.
"Sekarang, saya minta kepada Menteri BUMN, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina agar menyelesaikan pembangunan kilang ini tidak lebih dari tiga tahun," kata Jokowi seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).
Dia meminta penyelesaian kilang TPPI bisa dilakukan secepat mungkin. Soal bagaimana proses membereskannya, hal itu sepenuhnya diputuskan Ahok bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina.
"Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri," tegas Jokowi. Mantan Walikota Solo ini berujar, dirinya sudah cukup kesal pembangunan kilang di Indonesia molor bertahun-tahun.
Padahal pembangunan kilang baru masuk dalam program Nawacita yang digagasnya.
Pertemuan Ahok dan Jokowi
"Lalu kapan selesainya? Saya juga sudah cukup lama menunggu. Sudah lima tahun," ucap Jokowi. Menurutnya, jika dari satu kilang yakni TPPI sudah beroperasi, dampaknya cukup besar menekan impor migas, sehingga bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan.
"Apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun," ungkap dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019. Apalagi, sambungnya, kilang TPPI tak cuma memproses BBM, tetapi juga menghasilkan produk turunan minyak atau petrokimia.
"Kilang TPPI sudah dibangun sejak lebih 20 tahun lalu, namun tersendat karena beberapa masalah," kata Jokowi.
"Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangunnya menjadi pabrik petrokimia terpadu yang dapat menghasilkan produk aromatik dan juga penghasil BBM, dari premium, pertamax, elpiji, solar, sampai kerosene. Semuanya," tambahnya.
Sebelumnya, Ahok menyatakan perlu gerak cepat membereskan masalah TPPI agar impor BBM tak semakin membebani neraca.
"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok.
Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan. Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.
Jokowi dan Ahok
"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok. Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.
"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok. Impor migas masih jadi beban Indonesia dalam neraca perdagangan. Tugas berat inilah yang kini berada di pundak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019. Salah satu yang perlu dibenahi Ahok yakni percepatan penyelesaian pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).
Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan. Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.
"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok.
Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.
"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.
Ahok sendiri ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada November lalu. Di Pertamina, Ahok didampingi oleh mantan Dirut Holding Tambang Budi Gunadi Sadikin.
Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.
Penunjukan Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di Pertamina sempat menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.
Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih. Selain soal impor BBM, pekerjaan rumah lainnya yang harus dibereskan Ahok yakni soal penyelesaian realisasi B30.
Dia juga ditantang untuk menyelesaikan persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Utang pemerintah ke Pertanina cukup besar. Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.
Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya. (Kompas.com)