Fotokita.net - Pada Senin (11/11/2019) rapat perdana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, diwarnai dengan perdebatan.
Seusai memaparkan program kerjanya, Prabowo sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan.
"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa. Karena di sini ada, tolong disampaikan," ujar Effendi.
Awalnya, anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.
Pasalnya, proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I. Namun, tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.
Prabowo Subianto saat hadiri rapat perdana dengan Komis I DPR RI
Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut.
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup.
Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo.
"Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," ucap Prabowo.
Pernyataan itu kemudian disanggah oleh Effendi.
Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja, termasuk dukungan anggarannya.
"Selazimnya, Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja, termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," kata Effendi.
Prabowo menimpali, "terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum".
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).
Prabowo menjelaskan, sebenarnya dirinya tidak keberatan apabila diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran.
Namun hal itu sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan.
Sementara, kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka.
"Begini Saudara Effendi, soal anggaran terbuka. Tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," ucap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Adian Napitupulu, juga larut dalam perdebatan itu.
Adian mengatakan, permintaan Effendi sangat sederhana, yakni meminta Prabowo membacakan bahan pemaparan terkait anggaran yang sudah dibagikan oleh kepada anggota Komisi I.
"Yang diminta oleh Pak Effendi ini sederhana, apa yang sudah dipaparkan di sini, dipaparkan saja secara lisan. Bahwa pendalaman kita buat tertutup ini tidak persoalan. Ini kan lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan, enggak mau disampaikan," kata Adian.
Politisi PDIP, Adian Napitupulu saat ditemui di Denpasar, Sabtu (21/9/2019).
Kendati demikian, hingga rapat kerja digelar secara tertutup, Prabowo enggan untuk memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan.
Prabowo menekankan bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia.
Ia mengaku, tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Prabowo hanya memastikan Pemerintah akan bertanggungjawab dalam menggunakan anggaran.
"Jadi saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi itu sikap saya. Kalau mau diulangi saya siap. Kan kita sudah tahu anggarannya, Rp 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap," kata Prabowo.
"Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara apa saja, secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," lanjut dia.
Mobil Toyota Alphard milik Prabowo Subianto digunakan saat Kunjungan Kerja di Mabes TNI
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai, perdebatan di antara Prabowo dan Effendi Simbolon terjadi hanya karena salah paham.
"Sebenarnya itu kesalahpahaman saja," ujar Fadli saat ditemui di sela rapat kerja. Menurut Fadli, Prabowo berharap pembahasan mendalam soal anggaran dilakukan secara tertutup bersama seluruh anggota Komisi I.
Pembahasan dilakukan secara tertutup karena sektor pertahanan merupakan isu yang sensitif dan termasuk dalam rahasia negara.
"Maksudnya Pak Prabowo, kalau postur anggaran diperuntukkan tadi sudah jelas tapi pendalamannya terhadap anggaran itu diharapkan pembicaraan itu tertutup. Soal pertahanan ini sensitif," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Menurut Fadli, setelah rapat digelar secara tertutup, Prabowo memaparkan postur anggaran secara bebas ke seluruh anggota Komisi I yang hadir.
"Dan itu tadi setelah rapat dilakukan secara tertutup Pak Prabowo jauh lebih bebas berbicara dan rekan-rekan anggota juga cukup banyak," kata Fadli.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan bahwa konsep pertahanan dan keamanan negara harusberdasarkan pada sistem pertahanan rakyat semesta.
Melansir dari Kompas.com, menurut Prabowo, konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yangditerapkan oleh Bangsa Indonesia selama ini.
Olehkarena itu, apabila suatu saat Indonesia terlibat perang, maka seluruh rakyat harus ikut terlibat.
"Kita mengerti dan memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi mungkin kita tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain."
"Tapi pertahanan kita, berdasarkan pemikiran atau konsep pertahahan rakyat semesta," ujar Prabowo saat memaparkan program Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019).
"Kalau terpaksa kita terlibat perang, perang yang kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war," tutur dia.
Prabowo mengatakan, Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.
Artinya, pertahanan negara tidak hanya diperkuat oleh TNI sebagai komponen utama.
Prabowo Subianto
Menurut mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor.
Dengan demikian, kata Prabowo, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti program Bela Negara.
"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," kata Prabowo.
"Ini yang yang akan menjadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," ucap dia.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.
Sementara, pasal 4 ayat (2) menyebut keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan.
Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer.
Kemudian, Pasal 31 mengatur soal pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan.(Kristian Erdianto/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulPrabowo: Kalau Terpaksa Perang, Laksanakan Pertahanan Rakyat Semesta!