Tak Lagi Galak Pada Pemerintah, Anggota DPR Ini Bongkar Sosok yang Usulkan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi

Fotokita.net - Setelah menjadi polemik di mata publik,Presiden Joko Widodo mengungkap alasan mengapa memilih rivalnya di pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan.

"Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Jokowi menjelaskan, di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.

Baca Juga: Gara-gara Tersinggung Sikapnya Sebagai Prajurit, Prabowo Dapat Pesan Khusus dari Sang Komandan. Kini, Wejangan Itu Jadi Kenyataan

Oleh karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet. Selain Prabowo, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi menteri kelautan dan perikanan.

"Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak," kata dia. Jokowi menyebut Indonesia memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara.

Namun ia melihat proses tersebut sudah menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan.

Lalu, kenapa Menhan yang diberikan ke Prabowo? Jokowi mengaku mempertimbangkan rekam jejak Prabowo selama berkarir di TNI.

"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata dia.

Baca Juga: Dapat Tanggapan Berbeda dari Sang Bos yang Terkenal Emosional, Apakah Juru Bicara Prabowo Mulai Lakukan Blunder di Muka Publik? Begini Pembelaannya

Kini, wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku dirinya yang mengusulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih posisi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Fadli, partainya bisa berkonstribusi dalam kabinet kerja, khususnya di bidang pertahanan.

"Ya saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo untuk menjadi Menhan. Ide saya malah itu pertama. Mengusulkan kalau kita mau koalisi, yang bisa kita perbuat cukup banyak terutama adalah di Kementerian Pertahanan, tentu di samping masalah pangan dan energi," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Fadli mengatakan, ide soal posisi menteri pertahanan itu disampaikannya kepada Prabowo pada awal Agustus. Fadli pun berharap, partainya bisa berbuat banyak di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Di Depan Sang Presiden, Santri Ini Pernah Sebut Prabowo Adalah Menteri dari Kabinet Jokowi. Sayang, Kini Nasib Si Santri Tak Seringan Jawaban yang Jadi Kenyataan Itu

"Dan ide itu yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo pada awal Agustus-lah, kecuali kita berada di luar pemerintahan, tetapi kalau misalnya kita memang memutuskan sudah ada di dalam pemerintahan itu salah satu opsi yang sangat penting. Harapannya, kita bisa berbuat di situ," ujar dia.

Meskipun Partai Gerindra masuk dalam Koalisi Pemerintahan, Fadli mengatakan, dirinya tetap bersikap kritis karena hal itu bagian dari demokrasi.

Menurut Fadli, jika ada pihak yang melarangnya mengkritik kebijakan pemerintah, pihak tersebut tak memahami demokrasi.

"Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi, terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu nggak ngerti demokrasi," ucap dia.

"Sebenarnya kalau mengkritik itu tanda kita sebenarnya sayang. Kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita enggak kasih tahu ada jurang, itu sebenarnya orang itu tidak sayang sama bangsa dan negaranya," kata dia lagi.

Baca Juga: Mulai Nikmati Keuntungan Sebagai Menteri Pertahanan, Akhirnya Prabowo Diperbolehkan Datang ke Negara Ini. Kenapa Sempat Dilarang Masuk ke Sana?

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, ia akan menempati Komisi I DPR mewakili Fraksi Partai Gerindra.

Fadli mengatakan, tak menutup kemungkinan ketika rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ia akan menyampaikan masukan dan kritik.

"Ya liat situasinya-lah. Kalau Pak Prabowo dalam hal itu (pertahanan) ahli, saya kira salah satu orang yang paling ahli di bidang itu," ucap dia.

seperti kita ketahui dalam kabar sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi GolkarMeutya Hafid resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi I DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, (29/10/2019).

Politikus Golkar ini akan didampingi empat wakil yakni: Utut Adianto dari PDIP, Bambang Kristiono dari Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Demokrat dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS.

Komisi I DPR RI adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. (Kompas.com)