:quality(100)/photo/2019/08/19/4023631313.jpg)
Fotokita.net - Peristiwa di sekitar asrama mahasiswa Papua itu memicu rangkaian demonstrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah berlangsung sejak Senin (19/8/2019).
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, meyakini rentetan unjuk rasa tersebut akan dapat diredam jika proses hukum dijalankan.
"Simpel saja sebetulnya. Investigasi ini prosesnya harus terbuka kemudian keputusannya harus adil. Siapapun pelakunya harus ditindak, dihukum. Oknum yang mengata-ngatai orang Papua apakah dia akan mendapat hukuman?"
"Misalnya anggota TNI atau siapapun yang melakukan, atau ormas, misalnya, yang menuduh mahasiswa Papua merusak bendera betul-betul terbukti bersalah dan dihukum, itu bisa. Sedikit memenuhi rasa keadilan yang selama ini orang-orang Papua merasakan itu hilang," papar Adriana.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib. "Orang Papua meminta keadilan!"
:quality(100)/photo/2019/08/19/3329690302.jpg)
Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim menyisir Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019). Sebanyak 43 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya tentang temuan pembuangan bendera Merah Putih di depan asrama itu pada Juma
Rekaman video yang banyak beredar seputar peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus lalu memperlihatkan sejumlah pria berseragam TNI.
Salah satu video menayangkan seorang pria berpakaian loreng khas TNI sedang menggedor gerbang asrama. Aksi itu diikuti sahutan perempuan dari dalam asrama: "Tidak boleh begitu, bapak."
Video itu adalah satu dari sekian banyak video yang dapat disaksikan publik di media sosial. Video lainnya memperdengarkan pengepungan asrama disertai makian yang menyebut hewan.
Sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di seberang Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (22/8/2019). Mahasiswa Papua meminta Presiden Joko Widodo memas
Lima hari sejak video-video tersebut beredar, Komando Daerah Militer Brawijaya menyatakan telah memanggil sejumlah laki-laki berseragam TNI dalam tayangan itu.
"Semuanya sudah kita panggil. Ada pendalaman dari Disintel Kodam, semua sudah kita panggil. Begitu ada potongan video pendek yang viral ini, semuanya sudah kita panggil," kata Kepala Dinas Penerangan Kodam Brawijaya, Imam Hariyadi, kepada wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, di Surabaya, Kamis (22/08).
"Pasti ada sanksi-sanksinya. Setelah ada proses hukum, tentunya sanksi tersebut akan kita sampaikan," sambungnya.
Soal rangkaian unjuk rasa sendiri, Presiden Joko Widodo mengatakan dalam wawancara dengan harian Kompas bahwa ada penumpang gelap.
"Ya biasa dalam sebuah peristiwa itu ada yang membonceng, ada penumpang gelap, biasalah menurut saya," kata Jokowi.
Presiden Jokowi tidak secara eksplisit menyebut siapa yang dia maksud penumpang gelap.
Sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di seberang Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (22/8/2019). Mahasiswa Papua meminta Presiden Joko Widodo memas
Namun Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, meyakini Jokowi sedang merujuk pada kelompok-kelompok prokemerdekaan.
"Ini kan ada juga kemudian demo dari kelompok-kelompok di Papua, kelompok yang mendukung merdeka. Jadi ini momentum yang digunakan untuk mengusung kembali isu-isu kemerdekaan, isu referendum," paparnya.
Akan tetapi, Victor Yeimo selaku juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang prokemerdekaan, berdalih pihaknya tidak pernah menyuruh rakyat Papua menyuarakan kemerdekaan dalam demonstrasi terkait peristiwa pengepungan asrama Papua di Surabaya.
"Kami tidak pernah menyuruh rakyat menyuarakan kemerdekaan, tapi kami memediasi mereka. Toh, di lapangan mereka menyuarakan kemerdekaan," kata Victor.
Dia mencontohkan dalam orasi rakyat di depan kantor Gubernur Papua, ada sejumlah orang yang menyerukan referendum untuk kemerdekaan.
Klaim bahwa demonstrasi di Papua dan Papua Barat merupakan aksi rakyat tanpa digerakkan kelompok-kelompok prokemerdekaan juga disuarakan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib.
Baca Juga: Kerusuhan Juga Terjadi di Mimika, Apakah Perlu Status Darurat di Papua Barat?
Kondisi gedung DPRD Papua Barat yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/02/2019). Suasana Manokwari mulai kondusif pascaaksi kerusuhan akibat kemarahan atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Ini murni, murni dari aspirasi rakyat. Karena kata rasis tidak baru kali ini, berkali-kali bertahun-tahun kita terima. Menyudutkan orang Papua sebagai hewan. Oleh karenanya saya pikir ini terakumulasi," papar Timotius.
Kendati demikian, seperti yang dilaporkan wartawan harian Cahaya Papua di Manokwari, Safwan Ashari, untuk BBC News Indonesia, berbagai ajakan berunjuk rasa telah tersebar di media sosial sejak Minggu (18/08).
Guna meredam demonstrasi, Presiden Jokowi sendiri mengatakan ia akan merangkul rakyat Papua dengan pendekatan kesejahteraan.
Baca Juga: Lihat Foto-foto Keindahan Papua, Bianglala Surgawi di Khatulistiwa
Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Pendekatan kesejahteraan, bukan lain-lainnya," tegas Presiden Jokowi kepada wartawan harian Kompas.
Tetapi peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, pendekatan semacam itu tidak cukup.
"Jangan sekedar kesejahteraan fisik, tetapi juga kesejahteraan nonfisik. Selain tentunya pemberdayaan manusia dari pendidikan kesehatan itu memang harus menjadi fokus," jelas Adriana.
Pada hari keempat demonstrasi di Papua dan Papua Barat, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Polhukam Wiranto bertolak ke Manokwari.
Menko Polhukam Wiranto menegaskan pelecehan bendera serta penghinaan kepada orang-orang Papua "bukan karena ada unsur yang disengaja, tapi adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri".