Disindir Pakai Foto Ngopi Moeldoko, Mantan Jubir SBY Malah Singgung Perbedaan Kudeta Myanmar dengan Indonesia: Jenderal Mau Kudeta Mayor

Fotokita.net - Disindir pakai foto ngopi Moeldoko, mantan jubir SBY malah singgung perbedaan kudeta Myanmar dengan Indonesia: jenderal mau kudeta mayor.

Ketegangan antara Partai Demokrat dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko masih terus berlanjut.

Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kendati demikian, Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Melalui akun Instagram-nya, Moeldoko mengunggah sebuah foto dirinya yang sedang memegang secangkir kopi pada Kamis (4/2/2021).

Dalam foto itu, ia menyantumkan sebuah kalimat "Aku Ngopi-Ngopi, Kenapa Ada yang Grogi?

"Saat sekumpulan laki laki menikmati kopi, pembicaraan bisa melebar dari soal joke ringan, pekerjaan, sosial, seni, olahraga, bahkan politik. Setelah habis secangkir, kita bisa kembali ke pekerjaan masing-masing dimana semua sepakat "no hard feeling".

Ngopi membuka wawasan kita. Kenapa untuk ngopi saja, harus pakai lapor atau minta ijin. Toh menurut sebuah artikel di @natgeoindonesia "Minum Kopi Bermanfaat Bagi Pendengaran" a.k.a bisa mencegah gangguan pendengaran," tulis dia.

Pada unggahan selanjutnya, Sabtu (6/2/2021), Moeldoko kembali mengunggah foto serupa dengan kalimat yang berbeda, yaitu "Aku Nambah Kopi, Ada yang Semakin Grogi".

"Habis secangkir kopi, tak elok jika langsung pergi. Apalagi jika ada kawan yang baru bergabung, baiknya tambah secangkir lagi.

Kalau kamu dengar ada yang melarang, agaknya kamu benar-benar butuh kopi. Konon kata ahli 'Kopi bisa mencegah gangguan pendengaran'," tulis Moeldoko.

dok. Instagram

Unggahan foto ngopi di akun Instagram milik Kepala KSP Moeldoko.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina sekaligus pendiri Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan unggahan Moeldoko tersebut merupakan komunikasi simbol yang terlalu gamblang.

Menurutnya, unggahan itu jelas ditujukan untuk menyindir Partai Demokrat. "Jelas disampaikan kepada Demokrat yang resah karena Pak Moeldoko ngopi-ngopinya dengan beberapa orang," kata Hendri kepada Kompas.com, Minggu (7/2/2021).

Kendati demikian, ia juga melihat Moeldoko melalui unggahannya membutuhkan pembenaran publik bahwa ngopi yang dilakukannya itu merupakan hal lumrah.

Sebaliknya, Hendri menyebut Moeldoko ingin menunjukkan bahwa Partai Demokrat yang sesungguhnya terlalu terbawa perasaan (baper) atas aktivitas itu.

"Pak Moeldoko sebenarnya resah dan butuh pembenaran publik bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan biasa saja," jelas dia.

"Itu sebenarnya yang dia cari, bahwa yang sebenarnya baperan itu Demokrat, jadi ada keresahan juga di balik unggahan sindiran itu," tambahnya.

Hendri berharap, ketegangan antara Moeldoko dan Partai Demokrat segera diselesaikan.

Terlebih, Mooeldoko saat ini menjadi pejabat negara dan harus fokus pada tugas-tugasnya berkaitan dengan kepentingan negara.

"Tapi kalau Pak Moeldoko ingin berkecimpung di dunia politik praktis, ya go for it," ujarnya.

"Mudah-mudahan setelah ini ada unggahan yang mengajak silaturahmi atau tabayun. Mudah-mudahan ada simbol juga yang dia sampaikan, entah apa pun itu," tutupnya.

Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, Moeldoko hanya menjual nama saat mengklaim telah didukung oleh Partai Nasdem dan PKB untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia berpendapat, Moeldoko sekadar mencatut kedua partai tersebut supaya kader-kader Demokrat yang ditemui Moeldoko dapat mendukung Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Jadi kawan ini cuma jual-jual nama, untuk itu tadi, membujuk agar supaya anggota Partai Demokrat mendukung mereka.

Ya beginilah, karena kan harus meyakinkan dulu kader-kader yang datang dari daerah-daerah," kata Andi dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Andi berpendapat, tidak mungkin bagi partai-partai politik sudah menentukan nama yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mengingat masih ada waktu selama 3 tahun.

"Kalau pendekatan-pendekatan mungkin saja ada, tapi untuk menentukan rasanya masih terlalu dini," ujar Andi.

Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, beberapa nama menteri yang disebut mendukung Moeldoko juga diduga hanya dicatut.

Andi pun mengapresiasi sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang sama-sama membantah telah mendukung Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

"Saya rasa juga kemungkinan besar jual-jualan saja, tapi bagus kalau kemudian yang disebut-sebut namanya itu bagus kalau melakukan klarifikasi," kata Andi.

Sebelumnya, Andi menyebut Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.

dok. Net

Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat mencium tangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat SBY

"Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Nasdem, tinggal Demokrat, begitu katanya," ujar Andi sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (5/2/2021).

Istana tidak merespons surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hal itu lantaran masalah internal partai.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa merespons surat dari ketua umumnya tersebut.

Sebab kudeta kepada AHY ini melibatkan pejabat negara yang diduga dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Ini bukan urusan internal partai semata. Ada masalah internal partai, itu akan diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan internal partai sesuai AD/ART, tapi ada urusan elemen kekuasaan,” ujar Andi kepada wartawan, Jumat (5/2).

Menurut Andi, Presiden Jokowi memang sewajarnya bisa mengklarifikasi kepada KSP Moeldoko tersebut adanya upaya dugaan kudeta tersebut.

“Ini kan pada kepentingan Pak Jokowi sendiri untuk menjawab, karena mengetahui klarifikasi bagaimana urusan Pak Moeldoko ini,” katanya.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku sudah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

“Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan oleh Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat. Kami sudah menerima surat itu,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Namun demikian Pratikno mengaku pihak Istana tidak bisa menjawab surat tersebut. Sebab itu adalah masalah Partai Demokrat. Sehingga Istana enggan untuk ikut campur.

“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART,” ungkapnya.

Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut, ada anggapan isu pengambilalihan kepemimpinan di partainya merupakan pertarungan antara seorang jenderal yang ingin mengudeta mayor.

Seperti diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah seorang pensiunan TNI berpangkat jenderal. Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninggalkan dinas militer saat berpangkat mayor.

Twitter SBY, @SBYudhoyono

Presiden SBY memberi ucapan selamat usai lantik Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI pada 30 Agustus 2013.

"Katanya begini, kalau di Myanmar itu jenderal kudeta presiden dan menteri-menteri. Kalau di sini ada jenderal mau kudeta mayor, gagal pula," kata Andi, dalam sebuah diskusi yang disiarkan akun Youtube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Andi menuturkan, upaya kudeta itu gagal setelah kader-kader Partai Demokrat yang ditemui Moeldoko di sebuah hotel langsung melapor kepada AHY pada keesokan harinya.

Menurut Andi, para kader itu melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menyatakan siap menjadi ketua umum.

Moeldoko juga disebut tengah mempersiapkan 360 DPC dan DPR agar bisa menggelar kongres luar biasa (KLB).

(*)