Fotokita.net - Reshuffle kabinet Jokowi disebut terjadi di hari istimewa, ternyata sosok ini jadi pesaing kuat Risma buat isi kursi Menteri Sosial.
Bagi Presiden Joko Widodo, weton Rabu Pon merupakan hari istimewa lantaran sejumlah keputusan penting diambilnya di hari lahirnya itu.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.
Pekan depan, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa.
Beberapa kali dalam merombak ( reshuffle) kabinet, Jokowi melakukannya di momen tersebut.
Dilansir dari Kompas.id, reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 acap kali terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016).
Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).
Adapun pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).
Momentum tepat
Terlepas dari kebiasaan Jokowi yang merombak kabinetnya di hari Rabu, khususnya Rabu Pon, desakan reshuffle semakin menguat setelah dua menterinya menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam dua pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edhy Prabowo, serta Menteri Sosial sekaligus kader PDI-P Juliari Batubara, ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap.
Edhy diduga menerima suap dalam pengurusan izin ekspor benih lobster dan Juliari diduga menerima suap dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Politisi PKS Nasir Jamil dalam acara "Satu Meja The Forum" yang tayang di Kompas TV pada Rabu (16/12/2020) menyatakan, penangkapan kedua menteri Jokowi itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet.
Tak hanya partai oposisi yang menilai reshuffle harus dilakukan dalam waktu dekat, politisi dari partai koalisi pemerintah juga menyampaikan hal yang sama.
Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin
Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira bahkan mengatakan ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi.
Andreas menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden.
Sebabnya, Presiden beberapa kali juga pernah marah kepada para menterinya lantaran lambatnya penyerapan anggaran di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Ingat Jangan Pakai 5 Rekening Bank Ini, Alasan Jumlah Penerima BLT BPJS Lebih Sedikit Diungkap
Padahal Jokowi menginginkan di masa krisis seperti sekarang, penyerapan anggaran menjadi jalan satu-satunya mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk kembali ke angka positif.
“Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru yang ditetapkan bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru.
Dengan demikian menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran di tahun anggaran berjalan,” kata Andreas.
Jokowi dan Luhut
Sinyal calon menteri sosial yang baru tampaknya mulai terlihat.
Beberapa nama yang santer disebut-sebut publik pun diamini oleh partai.
Apalagi, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menegaskan kalau dirinya sudah mendapat tugas yang lain dari Megawati.
Sehingga, nama Tri Rismaharini kini digadang-gadang jadi calon kuat Mensos pengganti Juliari.
Pun Risma juga tak menolak jika ada tawaran tersebut, dan akan sholat istikharah.
Dilansir dari Kompas.com, Ahmad Basarah mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi calon menteri sosial menggantikan Juliari P Batubara yang tersandung kasus korupsi.
Sebab, kata Basarah, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah memberikan tugas khusus kepada dirinya.
Sayangnya, Wakil Ketua MPR ini tak menjelaskan detail tugas tersebut secara spesifik.
"Saya sudah ada tugas khusus dari Bu Mega dalam menjalankan fungsi-fungsi pembangunan nasional bangsa Indonesia sehingga saya harus fokus dalam tugas-tugas tersebut," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/12/2020).
Kendati demikian, Basarah menilai, PDI-P memiliki lima kader yang mumpuni untuk menggantikan Juliari sebagai menteri sosial.
Dari kelima nama tersebut, dua di antaranya, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan, dan Komarudin Watubun, saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi mensos," ujarnya.
Baca Juga: Bikin Ngamuk Ketua DPRD DKI Jakarta, Begini Nasib Guru SMP Pembuat Soal 'Anies Diejek Mega' Sekarang
Namun, Basarah melanjutkan, kewenangan untuk mengusulkan nama calon menteri di internal partai merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sesuai amanat AD/ART partai.
"Sementara, wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ucapnya.
Wakil Ketua MPR RI itu meminta semua pihak menunggu keputusan Megawati untuk mengusulkan nama calon menteri sosial pengganti Juliari P Batubara kepada Presiden Joko Widodo.
"Jadi sebaiknya kita jangan mendahului dan tunggu saja keputusan Bu Mega untuk mengusulkan calon mensos pengganti Juliari Batubara kepada Presiden Jokowi," kata dia.
Tanggapan Risma
Tri Rismaharini dikabarkan akan menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Selain munculnya isu tersebut, naiknya Risma jadi Menteri Sosial juga didukung sejumlah pihak.
Salah satu yang mendukung Risma menggantikan Juliari Batubara yakni tokoh NU HM Zahrul Azhar Asumta As'ad.Selain itu, beberapa partai politik seperti NasDem dan PKS.
Meski sudah banyak dukungan, namun Risma enggan berandai-andai terlalu jauh.
Ia mengaku akan menyerahkan semua keputusan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri.
Tri Rismaharini, Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan hadir di DPC PDIP Surabaya untuk memberi selamat kepada Eri Cahyadi-Armuji yang unggul dalam hitung cepat pada Pilwali Surabaya 2020, Rabu (9/12/2020).
Dilansir TribunnewsBogor.com dari TribunJatim Senin (14/12/2020), Risma pun akhirnya menanggapi terkait isu tawaran kursi Menteri Sosial (Mensos) RI pada dirinya.
Wali Kota Surabaya dua periode itu memilih jawaban diplomatis perihal ramainya kabar tersebut.
"Nanti kita lihat lah, saya ngikuti Bu Mega aja," kata Risma saat ditemui, Senin (14/12/2020).
Seperti ramai diperbincangkan, Risma yang sebentar lagi purna tugas sebagai Wali Kota disebutkan dekat dengan tawaran menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pengalaman dan prestasi Risma dianggap mampu menjadi bekal merapat ke Kabinet Indonesia Maju.
Namun, Risma mengaku sejauh ini belum ada komunikasi terkait itu.
Selain itu juga belum ada tawaran apapun terkait jabatan menteri.
Apalagi, menurutnya saat ini Pilkada juga belum selesai.
Apakah tawaran kursi menteri lain, jawaban Risma tetap diplomatis.
Dia tak menjawab gamblang terkait kursi menteri kepadanya.
"Enggaklah saya gak pernah ngomong, ya nanti dilihat ya. Yang jelas belum, iki sopo seng ngomong," seloroh Risma.
Menurut Risma, meskipun nanti ada tawaran untuk itu, dia akan istikharah terlebih dahulu.
Dia mengaku akan menilai diri dulu, sanggup atau tidak.
Meski dianggap rekam jejaknya sudah mapan, Risma mengaku perlu menimbang diri.
"Gak boleh sombong, takabur, yang bisa ngukur aku ya aku bukan orang lain," tandas Risma.
(*)