Fotokita.net - Diduga terima suap Rp 17 miliar untuk kebutuhan ini, ternyata Mensos Juliari Batubara orang pertama yang dipanggil Jokowi saat seleksi Kabinet Indonesia maju.
Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) tersangkut dugaan suap pengadaan bantuan sosial ( bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberatasan Korupsi ( KPK) pada Minggu (6/12/2020).
Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.
"Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat memimpin konferensi pers, Minggu pukul 01.00 WIB.
Ia melanjutkan, pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB.
Uang tersebut, kata Firli, diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB.
Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul uang sekitar Rp 8,8 miliar.
"Itu juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," tambah Firli.
Dengan demikian, Mensos Juliari menerima uang suap total sekitar Rp 17 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi.
Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan empat orang lain sebagai tersangka.
Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW.
Sementara itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS.
KPK telah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, selaku pemberi suap, yaitu AIM dan HS, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Profil Juliari Batubara, Menteri Sosial, yang dibekuk KPK adalah seorang pengusaha sukses sebelum diangkat menjadi Menteri Sosial.
Juliari Batubara juga anggota DPR dari PDI Perjuangan sebelum ditetapkan sebagai anggota kabinet pemeritntahan Presiden Joko Widodo.
Artinya, pemilik nama lengkap Juliari Peter Batubara adalah pengusaha yang juga politisi atau politisi pengusaha.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos Covid-19.
Juliari Batubara tiba di Gedung KPK pada Minggu (6/12/2020) dini hari sekitar pukul 02.45 WIB.
Saat tiba, ia terlihat mengenakan jaket dan top hitam, celana cokelat, dan masker saat masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK.
Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu terlihat didampingi oleh sejumlah petugas KPK. Selanjutnya, Juliari akan menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengatakan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 bersama empat orang lainnya.
Profil Juliari Batubara: Orang Pertama Dipanggil Jokowi
Seperti diberitakan sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara adalah calon menteri pertama dari Partai PDIP yang dipanggil Jokowi ke istana.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara berpesan kepada masyarakat untuk turut mengawal penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran di sela seremoni penyerahan bantuan dari Nestlé Indonesia di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hingga saat ini (6/5), program Nestlé Cares tela
Sejak awal Juliari memang disebut-sebut sebagai calon menteri yang diajukan PDIP.
Ia merupakan wajah baru di Kabinet Jokowi, sedang calon menteri PDIP lainnya disebut-sebut masih wajah lama seperti Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo.
Juliari Batubara adalah Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Jateng I.
Juliari baru saja kembali terpilih menjadi Wakil Bendahara Umum Bidang Program dalam Kongres ke-V PDI Perjuangan yang berlangsung di Sanur, Bali (8/8/2019).
Juliari yang berada di Komisi VI – Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional ini, terkenal sangat kritis terhadap hal-hal yang melanggar konstitusi dan hak rakyat.
Seperti ditulis dalam web pribadinya, Jpbatubara.com
Menteri Sosial Juliari P Batubara intruksikan jajarannya lebih mengintensifkan kesiapsiagaan bencana jelang puncak musim hujan.
Sikap politik dan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat melalui parlemen sudah teruji.
Dan inilah yang menjadi pertimbangan mengapa Megawati Soekarno Putri masih memberi kepercayaan kepada Juliari untuk tetap hadir sebagai penyeimbang dalam struktur kepengurusan baru di internal PDI Perjuangan.
Setelah lulus dari SMA pada tahun 1991, Juliari atau sering dipanggil Ari, lantas memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Paman Sam, Amerika Serikat.
Ia mengenyam bangku kuliah di Riverside City College dan kembali melanjutkannya di Chapman University, California.
Setelah lulus tahun 1997, Ari langsung kembali ke tanah air dan mulai masuk ke perusahaan sang ayah pada tahun 1998.
Setelah menamatkan pendidikan di Amerika, tahun 1998, Ari memang langsung ikut dalam perusahaan yang didirikan sang ayah.
“Tapi saya mulai dari jenjang bawahlah,” aku Ari.
Sebagai anak tertua, ayahnya memang sengaja mempersiapkan Ari untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tersebut disambut baik oleh Ari sendiri.
“Awalnya saya diajak untuk membesarkan perusahaan keluarga,” ungkap Ketua RW di lingkungan rumahnya ini.
Saat pertama kali masuk, ia mengaku hanya digaji sekitar Rp 1 juta.
Kendati demikian, Ari banyak belajar tentang penerapan manajemen perusahaan di kehidupan nyata setelah puas menimba ilmu di bangku kuliah.
Barulah sejak tahun 2003, Ari dipercaya sang ayah untuk memimpin perusahaan yang memproduksi pelumas ini.
Sebagai perusahaan swasta pertama dan terbesar yang memproduksi pelumas, Ari memang banyak menorehkan prestasi tersendiri dari segi bisnis dan perusahaan.
Awal ketika masih dipegang oleh sang ayah, perusahaan tidaklah terlalu ketat dalam pelaksanaan manajemen di dalam tubuh perusahaan.
Pemuda Batak kelahiran Jakarta, 22 Juli 1972 ini memulai kiprah politiknya bersama PDI Perjuangan saat ia menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan tahun 2003 dan 2008.
Kemudian pada 2010, Juliari akhirnya dipercaya menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan. Sebelum berpolitik, Juliari juga menduduki jabatan penting di beberapa perusahaan.
Pada 2003, Juliari terpantau sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Wiraswasta Gemilang Indonesia dan Direktur Utama PT Arlinto Perkasa Buana.
Juliari juga mencicipi kedudukan sebagai Direktur PT Bwana Energy pada 2004 dan Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri pada 2005. Juliari tampak menekuni karir di bidang bisnis seperti itu.
Tak heran, Juliari sebelumnya sempat menempuh pendidikan Business Administration with minor in Finance di Chapman University.
Selain di dunia bisnis, Ari juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) tahun 2003 – 2011, dan Ketua IV Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat PB PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), tahun 2002 – 2004.
Pengalaman Ari dalam menjalankan bisnis dan keaktifannya di dunia organisasi, membentuknya menjadi pakar dan sosok penting di Komisi VI DPR RI (Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional). (*)