Fotokita.net - UEA bangga resmikan nama jalan Jokowi, kelompok buruh malah beri kado ini buat presiden usai 1 tahun berkuasa lagi.
Baru-baru ini memang berita mengejutkan datang dari Abu Dhabi.
Nama Presiden Joko Widodo kini sudah resmi menjadi nama sebuah jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Ya, jalan itu dinamakan President Joko Widodo Street oleh Pemerintah UEA.
Baca Juga: Bukan Hanya Jokowi, 6 Tokoh Indonesia Ini Juga Jadi Nama Jalan di Luar Negeri, Siapa Saja?
Apa alasan pemerintah Uni Emirat Arabmeresmikan Jalan Presiden Joko Widodo.
Dilansir dari website kemlu.go.id, peresmian Jalan Joko Widodo dilakukan pada 19 Oktober 2020.
Peresmian dilakukan olehSheikhKhalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office.
Dalam bahasaArab nama Jalan Joko Widodo ditulis seperti iniشارع الرئيس جوكو ويدودو.
Seremoni berlangsung tepat pukul 16:45 waktu setempat di salah satu titik di ruas jalan yang diresmikan.
Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab(UEA) dan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi.
Turut hadir pula sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri UEA dan Abu Dhabi Municipality.
Mereka bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang sebelumnya menutup nama jalan tersebut.
Penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat RI – UEA, sekaligus bentuk penghormatan (tribute) Pemerintah PEA kepada Presiden RI saat ini Joko Widodo dalam memajukan hubungan bilateral RI – PEA selama menjabat sebagai kepala negara.
Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama, yang membelah ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Center) dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.
Peresmian Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Adapun nama jalan ini sebelumnya adalahAl Ma'arid Street(dalam bahasa Indonesia artinya ekshibisi/pameran) yang menghubungkan jalanRabdandengan jalanTunb Al Kubra.
Dubes RI Husin Bagis kepada wartawan Abu DhabiMedia Office yang mewawancarainya usai acara menyampaikan harapan semoga penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabisemakin memperkokoh dan meningkatkan pengeksposan positif hubungan bilateral RI – UEA yang semakin erat belakangan ini.
Nama-nama jalan di Abu Dhabi umumnya merupakan nama geografis yang merefleksikan sejarah daratan lokasi jalan tersebut, sekaligus melestarikan budaya dan identitas Abu Dhabi.
Namun demikian, Pemerintah Abu Dhabipada tahun 2013 telah melakukan perubahan nama sejumlah jalan utama di Abu Dhabidengan nama-nama pemimpin besar Abu Dhabi.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan, serta untuk mengenang visi, kepemimpinan dan kontribusi mereka dalam membangun masyarakat PEA.
Nama jalan tersebut yaitu: Fatima Bint Mubarak Street, Shaikh Zayed Bin Sultan Street, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Street, Khalifa Bin Zayed First Street, Sultan Bin Zayed First Street, Shakhbout Bin Sultan Street, Mubarak Bin Mohammad Street, dan Salama Bint Butti Street.
Perubahan nama jalan di Abu Dhabi dengan nama pemimpin negara sahabat sebelumnya pernah dilakukan Pemerintah UEA pada tanggal 23 September 2019.
Baca Juga: Kabar Gembira! Kamera Mirrorless Fujifilm X-S10 Siap Dirilis di Indonesia, Begini Spesifikasinya
Saat itu mereka meresmikan jalan King Salman bin Abdulaziz Al Saud di salah satu ruas jalan di Abu Dhabi sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Raja Salman kepada Dunia Islam dan untuk memperkuat hubungan bilateral UEA – Arab Saudi dan rakyat kedua negara.
Penamaan jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi menambah jumlah nama tokoh Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Jalan Sukarno di Rabat, Maroko, Jalan Muhammad Hatta di Harleem, Belanda, Jalan Raden Adjeng Kartini di Amsterdam, dan Jalan Munir di Den Haag.
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memberi rapor merah pada aspek ekonomi dan demokrasi dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Krisis ekonomi yang dibarengi dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi penyebab buruh memberikan penilaian negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Presiden tidak sanggup untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan kemudian Presiden mengesahkan UU Cipta Kerja itu adalah prestasi yang buruk menurut kami," ujar Wakil Ketua KPBI Jumisih, Selasa (20/10/2020).
Menurut Jumisih, upaya perbaikan ekonomi saat ini bertolak belakang dengan janji kampanye Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.
Jumisih mengatakan, kedua pemimpin negara itu sebelumnya berjanji akan menyejahterakan masyarakat, tetapi yang dilakukan justru sebaliknya.
Baca Juga: Cuma Modal NIK KTP, Cepat Daftar Bantuan BPUM Lewat Sini, Cek Status Penerima BLT di eform.bri.co.id
Seorang buruh membawa poster protes dalam aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam aksinya itu ribuan buruh menolak omnibus law draf pemerintah dan menuntut agar PHK massal dampak COVID-19 dihentikan.
Seperti diketahui, serikat pekerja dan buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Substansi klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut dinilai memangkas hak buruh.
Misalnya soal ketidakjelasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup.
Penyebabnya, ketentuan jangka waktu maksimal PKWT selama tiga tahun yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus oleh UU Cipta Kerja.
Beleid terbaru menyatakan bahwa jangka waktu PKWT akan diatur lewat peraturan pemerintah (PP).
"Itu tidak terbukti dan bagi kami apa yang dilakukan Jokowi-Maruf Amin ini adalah membulatkan keyakinan kita bahwa posisi pemerintah tidak berpihak kepada rakyat," kata dia.
Pengunjukrasa yang berasal dari buruh, mahasiswa, dan pelajar terlibat bentrok dengan polisi saat unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan pekerja. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Adapun dalam aspek demokrasi, kata Jumisih, masyarakat belakangan ini semakin sulit menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di muka umum.
Menurut dia, pemerintah semakin getol menutup ruang demokrasi. "Ini kita bisa lihat bagaimana Presiden mengeluarkan aturan untuk membatasi ruang gerak rakyat, membatasi partisipasi dari warga sipil," terang dia.
Sebelumnya, buruh dan sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Selasa (20/10/2020).
Aksi itu bertepatan dengan setahun berjalannya roda pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Aksi unjuk rasa itu dilancarkan melalui panggung orasi politik di sejumlah titik.