Fotokita.net-Hanya dalam hitungan beberapa bulan, wabah virus corona (Covid-19( telah membuat jumlah orang miskin di Indonesia semakin banyak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akibat pandemi Covid-19 terjadi lonjakan jumlah kemiskinan.
Pantauan Menkeu, dari Maret-Mei 2020 angka kemiskinan sudah melonjak seperti pada tahun 2011 lalu.
"Dalam kondisi seperti ini, jumlah angka kemiskinan akan naik, Seluruh pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 ke 2020 mengalami reverse kembali," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan bantuan sosial terhadap warga miskin dan rentan miskin yang terdampak atas pelaksanaan PSBB mulai Kamis, (9/4/2020).
Angka kemiskinan di Indonesia, seperti saat terjadi di berbagai negara, saat ini melonjak pesat gara-gara wabah Covid-19.
Upaya pemerintah selama bertahun-tahun untuk mengurangi angka kemiskinan pada akhirnya "diputarbalikan" oleh virus corona.
Bahkan, angka kemiskinan di Indonesia saat ini benar-benar mundur sangat jauh ke dalam kondisi yang terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ya, dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap perkekonomina kian nyata.
Bertahun-tahun Mati-matian Ditekan, Angka Kemiskinan Indonesia Kini Malah Kembali Seperti di Masa Pemerintahan SBY, Wabah Covid-19 Mengubahnya Hanya dalam Beberapa Bulan
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada tahun 2011 sebanyak 30,12 juta jiwa atau 12,49% populasi.
Kemudian mulai membaik pada pada September 2019, jumlah kemiskinan menurun signifikan yakni sebesar 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang.
Sri Mulyani menyebutkan, virus corona mampu memutar balikkan kinerja pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di bawah 10% dalam waktu sembilan tahun terakhir.
Bertahun-tahun Mati-matian Ditekan, Angka Kemiskinan Indonesia Kini Malah Kembali Seperti di Masa Pemerintahan SBY, Wabah Covid-19 Mengubahnya Hanya dalam Beberapa Bulan
Setali tiga uang, melonjaknya tingkat kemiskinan sejalan dengan banyaknya pengangguran bermunculan akibat pekerja yang dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menkeu bilang, dalam waktu satu setengah bulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pengangguran telah melonjak 2 juta.
"Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untu jaga resiliensi daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK. Ini tidak mudah," kata Menkeu.
Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah
Tahun ini, pemerintah juga telah meningkatkan belanja bantuan sosial sebagi upaya agar tidak terjadi lonjakan kemiskinan.
Dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial atau social safety net sebanyak Rp 110 triliun.
Rinciannya untuk penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp8,3 triliun, tambahan untuk sembako kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp10,9 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Kemudian adapula Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp10 triliun, diskon tarif listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA sebanyak Rp3,5 triliun, tambahan insentif perumahan bagi MBR sebanyak Rp1,5 triliun, dan program jaringan sosial lainnya yakni Rp30,8 triliun.
Selanjutnya, Kemenkeu juga mengalokasikan cadangan untuk pemulihan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistic senilai Rp25 triliun, lalu penyesuaian angaran pendidikan untuk penangan Covid-19 sebanyak Rp 20 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy rupanya sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penyebabnya adalah data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Tidak Terima Bantuan, Puluhan Warga Serbu Kantor Kelurahan
Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020)
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).
Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.
Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat mengenai revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di kantor Kemenko PMK, Senin (9/3/2020).
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.
Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.
Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. "Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.
Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.
Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Menkeu Sri Mulyani: Wabah corona memutar balik kinerja pemerintah menekan kemiskinan.