Fotokita.net -Melihat data yang terus diperbarui oleh pemerintah, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya lonjakan kasus baru pasien terjangkit virus corona (Covid-19).
Itu sebabnya, pemerintah terus diingatkan untuk bertindak dan mengeluarkan kebijakan yang mendahulukan kesehatan masyarakat agar pandemi segera usai.
Selain melarang warga berpergian, pemerintah juga harus menutup sementara pabrik yang tidak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Pasalnya, bekerja di pabrik bisa menimbulkan kerumunan orang dan meningkatkan potensi penularan.
"Kalau tidak, akan terus terjadi penularan. Adanya klaster-klaster baru," kata pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono
Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengungkap dua kemungkinan penyebab lonjakan kasus baru pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang terjadi pada Selasa (5/5/2020) lalu.
Pertama, lonjakan kasus Covid-19 baru itu terjadi karena pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) dilakukan parsial, bukan skala nasional.
"Jadi kalau mau pembatasan sosial itu harusnya nasional, jangan yang sepotong-potong. Walaupun nanti implementasinya bisa bervariasi di masing-masing wilayah," ujar Pandu, Rabu (6/5/2020).
Anies Baswedan
Menurut Pandu, penerapan PSBB skala nasional sangat diperlukan untuk menekan penularan Covid-19.
Sebab, penularan virus corona bersumber dari interaksi antarmanusia dalam jarak dekat. "
Karena pembatasan sosial ini kan temasuk larangan untuk berpegian kalau enggak perlu. Nah ini yang juga menutup beberapa kegiatan yang menghimpun banyak orang," ujar dia.
Sementara penyebab kedua, kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 baru itu terjadi karena alasan teknis, yakni pemeriksaan spesimen yang semakin tinggi jumlahnya.
"Karena kalau kapasitas layanan testingnya belum meningkat sesuai dengan peningkatan PDP, itu jadi antrean," ujar Pandu.
Namun, Pandu sekaligus khawatir apabila jeda waktu tes hingga keluar hasilnya terlalu lama.
Ilustrasi titik pemeriksaan selama PSBB
"Yang saya khawatirkan, antreannya itu adalah antrean yang sudah tiga atau lima hari yang lalu," lanjut dia.
Sebab, itu artinya penambahan kasus baru kemungkinan akan terjadi lagi di hari setelah itu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy rupanya sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penyebabnya adalah data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Tidak Terima Bantuan, Puluhan Warga Serbu Kantor Kelurahan
Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020)
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).
Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.
Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat mengenai revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di kantor Kemenko PMK, Senin (9/3/2020).
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.
Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.
Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. "Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.
Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih. (Kompas.com)