Fotokita.net -Pasien yang positif terinfeksi virus corona memang semakin hari kian bertambah.
Para ahli menyebutkan wabah Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncak pandemi.
Baca Juga: Kembali Tampil di Depan Kamera Sembari Ajak Cegah Wabah Covid-19, Susi Pudjiastuti Malah Dicuekin Netizen: Yang Di Sebelah Ganteng, BuNamun, di sisi lain kita juga harus bersiap pada gelombang kedua pandemi virus corona, jika sistem melemah.
Hingga kini, setidaknya ada 70 vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden bersama Wakil Presiden, Anggota DPR dan pejabat negara dipastikan tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.
Seperti diketahui, pada tahun 2020 ini Indonesia tengah mengalami musibah pandemi corona yang telah memakan banyak korban.
Mengetahu hal itu, tentu Presiden Jokowi tidak bisa tinggal diam.
Dilansir dari kompas.com, Presiden Jokowi secara jor-joran mengalokasikan anggaran untuk proses penanganan covid-19.
Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, hal tersebut sangat berdampak pada pendapatan negara dalam APBN 2020.
Jokowi, Wapres, Anggota DPR, Menteri Hingga Kepala Daerah Tak Dapat THR Tahun Ini.
Hal itu dikarenakan roda perekonomian nyaris berhenti lantaran banyak orang harus beraktivitas di rumah.
Mengetahui hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk mengurangi beban keuangan negara, pemerintah tengah mempertimbangkan pencairan THR dan gaji ke -13 para pejabat kementrian hingga menteri dan anggota DPR.
Keputusan tersebut akhirnya menunggu instruksi dari Presiden Jokowi.
Dikutip dari Antaranews, usai melalui berbagai pertimbangan dari kepala negara, Sri Mulyani mengumumkan bahwa Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR hingga pejabat negara tidak akan menerima THR pada tahun 2020.
"Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, Kepala Daerah, Anggota DPRD,Eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya," kata Sri Mulyani di kantornya Jakarta Selatan pada Selasa (14/04/2020).
Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pandemi ini pun berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam situasi yang sangat berat, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang.
Bendahara Negara itu pun menjelaskan, dalam skenario perekonomian akibat pandemi virus corona yang telah disusun pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang tadinya ditargetkan tumbuh di kisaran 5,3 persen tahun ini diproyeksi hanya akan tumbuh ke 2,3 persen.
Bahkan, bila pandemi ini tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 akan tumbuh negatif 0,4 persen.
"Untuk PDB saat ini kita estimasi dalam kondisi berat dan sangat berat. Baseline kita di 5,3 persen akan turun di 2,3 persen, bahkan jika situasi sangat berat mungkin juga menurun sampai negatif growth 0,4 persen," jelas Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dalam video conference, Selasa (14/4/2020).
Lebih lanjut, perempuan yang kerap disapa Ani itu menjelaskan, tertekannya kondisi perekonomian tersebut bakal turut memberikan dampak sosial.
Angka kemiskinan, menurut dia, akan meningkat hingga 1,1 juta orang untuk skenario berat. Sementara untuk skenario yang lebih berat, tambahan angka kemiskinan akan sebanyak 3,78 juta orang.
"Angka kemiskinan kita bisa naik dengan tambahan 1,1 juta orang atau skenario lebih berat kita akan menghadapi tambahan kemiskinan 3,78 juta orang," ujar dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengatakan, angka pengangguran terbuka bakal mengalami peningkatan signifikan tahun ini.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, untuk skenario berat bakal ada penambahan 2,9 juta orang menganggur di Indonesia. Adapun untuk skenario yang lebih berat, jumlah pengangguran bakal meningkat hingga 5,2 juta orang.
"Pengangguran yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir bakal mengalami kenaikan. Skenario berat ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran dan bisa lebih berat, yaitu 5,2 juta orang," ujar Sri Mulyani.
Adapun berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen atau mencapai 7,05 juta orang. Angka tersebut meningkat jumlahnya jika dibandingkan dengan Agustus 2018 yang sebanyak 7 juta orang atau turun secara persentase sebesar 5,34 persen.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dampak sosial ekonomi akibat virus corona paling berat terjadi di Pulau Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara.
"Dan ini dicerminkan dari tingkat penngangguran terbuka berdasarkan perencanaan sudah turun di 5,18 persen bakal meningkat ke 7,33 persen, dan tingkat kemiskinan dari 9,15 persen jadi 9,59 persen," ujar dia.
Untuk mengurangi risiko skenario terburuk tersebut terjadi, Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi.
Salah satunya dengan penerbitan Perppu No 1 Tahun 2020. Di dalam Perppu tersebut, pemerintah telah mengatur mengenai jaringan pengaman di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial untuk masyarakat, kinerja ekonomi, serta sistem keuangan.
Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 mengenai realokasi dan refocusing Anggaran Benerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Airlangga pun menilai, Program Kartu Prakerja yang diluncurkan lebih cepat dari rencana awal juga bisa efektif membendung gelombang pengangguran.
"Di antara kebijakan-kebijakan pengaman sosial, yang kemarin baru diluncurkan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini diharapkan menjadi second line of defense dan yang semula menjadi jaring pengaman bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan, atas peran Presiden jadi jaring pengaman untuk kehilangan pekerjaan," ujar Ketua Umum Golkar tersebut.
Berdasarkan data terakhir, sudah terdapat 3,7 juta akun yang melakukan registrasi di situs resmi Kartu Prakerja, yakni www.prakerja.go.id. Dari jumlah akun tersebut, sebanyak 926.790 calon peserta telah melalui proses verifikasi e-mail dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan sudah dianggap lolos batch pertama.
"Dari perkembangan implementasi Kartu Prakerja per siang jam 12.00 WIB belum dua hari, itu jumlah user registrasi sudah 3,7 juta, kemudian mereka yang verifikasi e-mail dan NIK dan sudah lolos dalam batch pertama itu jumlahnya 926.790," jelas Airlangga.