Fotokita.net - Petugas Bea dan Cukai menemukan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal di pesawat baru milik Maskapai Garuda Indonesia yang berjenis Airbus A330-900.
Kasubdit Humas Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengatakan, barang-barang tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengecekan di hanggar pesawat milik PT GMF di kawasan Bandara Soekarno Hatta pada Minggu (17/11/2019) lalu.
Menurut Deni, saat itu pesawat itu baru datang dari pabrik Airbus di Prancis. Kedatangan pesawat itu telah diberitahukan oleh Garuda Indonesia kepada Bea dan Cukai.
Temuan beberapaspare part Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di pesawat baru Garuda Indonesia memang terus menjadi perbincangan.
Sebagai Menteri BUMN yang membawahi perusahaan plat merah Garuda Indonesia, Erick Tohir akhirnya angkat bicara.
Meski mengaku tak mau banyak memberikan komentar, namun pada faktanya Erick justru mengeluarkan ancaman serius.
Dirinya mengancam akan mencopot petinggi Garuda Indonesia jika terbukti menyelundupkan barang-barang tersebut.
"Garuda biar saja Bea Cukai yang melihat ada enggak kasusnya yang dilaporkan. Kalau emang benar terbukti bersalah yah benar harus dicopot atau lebih baik sebelum ketahuan mending mengundurkan diri," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Erick menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang penting menurutnya kasus ini harus ditindaklanjuti secara transparan.
"Tunggu saja, Sri Mulyani sendiri yang menginstruksikan Bea Cukai setransparan mungkin," tambahnya.
Sementara mengenai perombakan direksi Garuda ia mengatakan belum memilik rencana sejauh ini.
Pesawat terbaru Garuda Indonesia A330-900 Neo saat peluncuran di hanggar 2 GMF Aero Asia, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/11/2019).
Sebelumnya, laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun lalu ditolak oleh dua komisarisnya yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria.
Chairal Tanjung merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Dony wakil dari Finegold Resources Ltd yang menguasai 28,08 persen saham GIAA.
Penolakan keduanya didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektiivitas Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia tanggal 31 Oktober 2018 lalu beserta perubahannya.
Dari perjanjian tersebut, pendapatan GIAA dari Mahata sebesar 239,94 juta dollar AS yang sebesar 28 juta dollar AS yang didapatkan dari bagi hasil yang didapatkan PT Sriwijaya Air seharusnya tidak dapat diakui dalam tahun buku 2018.
“Tadi tidak dibacakan surat keberatan kami karena tadi pimpinan rapat menyatakan cukup dengan dinyatakan dan sudah dilampirkan di Annual Report (2018),” ujar Chairal Tanjung, Komisaris GIAA di Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Menurut dia, dirinya meminta surat keberatan dirinya dan Dony Oskaria bisa dibacakan dalam RUPST yang digelar hari ini. Namun tidak disetujui oleh pimpinan rapat sehingga hanya disertakan sebagai lampiran dalam laporan tahunan perusahaan ini.
Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, GIAA mencatat pendapatan usaha sebesar 4,37 miliar dollar AS dan laba tahun berjalan sebesar 5,02 juta dollar AS. Padahal sebelumnya perusahaan masih mencatat rugi sebesar 213,39 juta dollar AS pada tahun 2017 lalu.
“Kami tidak ada masalah, sebenarnya secara bisnis Garuda oke, kuartal I juga naik. Kami hanya keberatan terhadap satu transaksi itu saja. Itu tidak perlu dijelaskan karena masalah pendapat, kami tidak sependapat dengan perlakuan akuntansinya,” lanjutnya.
Pesawat Garuda Indonesia
Menurut CT, laporan tahun lalu tetap diterima dan disetujui pemegang saham dengan catatan dua dissenting opinion dari dua komisaris.
Penolakan ini sebutnya, hanya sebagai pelaksanaan hak-hak sebagai komisaris terkait dengan perlakuan akuntansi yang kurang sesuai.
Sementara Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN menyampaikan terkait dengan laporan keuangan itu merupakan wewenang dari direksi perusahaan.
Sebagai perusahaan terbuka, Kementerian BUMN tidak akan ikut campur lebih jauh karena laporan keuangan sudah diaudit.
“Di RUPS kan sudah dijelaskan jadi ya sudah begitu saja. Kan kami sebagai peserta juga, (teknis) tanya ke Pak Ari (Ari Askhara) dari Kantor Akuntan Publiknya bilang apa? Tanya sama Direktur Keuangan Pak Fuad dan Pak Ari kan semua itu sudah diaudit,” katanya.
Akibatnya,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT)PT Garuda Indonesia(Persero)Tbk(GIAA) per 31 Desember 2018 dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan,Bursa Efek Indonesia,dan pihak terkait lainnya. Hasilnya, OJK, dalam siaran pers pada Jumat ini (28/7/2019) bersamaan dengan konferensi pers Kementerian Keuangan soal hasil audit laporan keuangan (lapkeu) 2018 Garuda, memutuskan beberapa hal.
Pesawat Garuda Indonesia di apron Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Minggu (10-2-2019)
Pertama, OJKmemberikanPerintah TertuliskepadaGaruda Indonesiauntukmemperbaikidan menyajikan kembali (restatement) LKTGaruda Indonesia per 31 Desember 2018 sertamelakukanpaparanpublik(public expose)atasperbaikandan penyajiankembaliLKTtersebut.
Perbaikan dan penyajian kembali itu paling lambat14hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaranPasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM),Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan(ISAK)8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa. Keputusan kedua, mengenakan Sanksi Administratif BerupaDenda sebesar Rp 100jutakepada Garudaatas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentangLaporan TahunanEmiten atau Perusahaan Publik.
Baca Juga: Jarang Terjadi dalam Prestasi Sepak Bola Kita, Pasukan Garuda Muda Bisa Samakan Poin Timnas China. Foto-foto Ini Buktikan Mereka Rela Mati-matian di Lapangan! Ketiga, mengenakan Sanksi Administratif BerupaDenda masing-masing sebesar Rp 100 jutakepada seluruh anggota Direksi Garuda Indonesiaatas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Keempat, mengenakan Sanksi Administratif BerupaDenda sebesar Rp 100 juta secara tanggung rentengkepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Garuda Indonesiayang menandatangani LaporanTahunanGarudaperiode tahun 2018atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentangLaporan TahunanEmiten atau Perusahaan Publik. Kelima, mengenakan Sanksi Administratif BerupaPembekuanSurat Tanda Terdaftar (STTD)selamasatutahunkepadaKasner Sirumapea(Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited)),dengan STTD Nomor: 335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003. (Kompas.com/Kontan.co.id/CNBC Indonesia)