Wakil Rakyat DKI Makin Teliti, Kini Mereka Temukan Lagi Rancangan Angka yang Bikin Penasaran. Lantas, Mereka Pun Tersadar Pada Rezim Sebelum Masa Anies Baswedan

Fotokita.net- Upaya untuk kritis dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru memancing amarah dari kolega mereka di DPRD DKI Jakarta. Padahal,sejumlah pos rancangan KUA-PPAS DKI 2020 yang anggarannya di luar nalar menjadi sorotan setelah diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Dari situ publik menjadi kritis terhadap apa yang dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya. Publik kembali berpartisipasi dalam mencermati anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.

Kini hal serupa pun kembali dipertanyakan oleh anggota DPRD DKI.

Mereka mempertanyakan adanya anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW di Jakarta yang mencapai Rp 556 juta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurikedalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernamacommunity action plan(CAP) untuk satu RW senilai Rp556.112.773.

Baca Juga: Biarpun Akui Kurang Pengalaman, Politikus Muda yang Bikin Anies Baswedan Geram Ini Bilang Punya 2 Kelebihan Tersembunyi

Rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp29.757.030.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknisdetail engineering design(DED), pelaksanaan sosialisasi danfocusgroupdiscusion(FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

MenurutYuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

Baca Juga: Unggah Rancangan Anggaran Janggal ke Media Sosial Jadi Heboh, Sebetulnya Ayah William Aditya Sarana Ingin Sang Anak Ikuti Jejaknya Tekuni Profesi Ini

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa' tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," ujar Yuke.

Trotoar

Mengacu dari konsep yang selalu diutarakan Anies dalam sejumlah wawancara, Yuke mengatakan dirinya tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun ini.

Bahkan selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal, sementara banyak pemukiman kumuh dan padat di Jakarta yang tidak tersentuh pembangunan.

Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pada prinsipnya pihaknya setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," katanya.

Baca Juga: Sukses Bongkar Anggaran Pemprov Bernilai Fantastis ke Publik, Anggota DPRD DKI Termuda William Aditya Sarana Sempat Tak Dapat Restu Keluarga. Apa Alasannya?

Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.

"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" tuturnya.

Pemprov DKI Jakartamemiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022.

Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh.

Baca Juga: Gara-gara Heboh Usulan Anggaran Bernilai Fantastis, Anies Baswedan Kehilangan 2 Pejabat Terasnya. Siapa Saja Mereka?

Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.

Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.

Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas.

Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistemcollaborative implementationplan(CIP).

Kasus lem aibon

Sebelumnya anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan pulpen mencapai Rp 635 miliar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2020 menuai kritik dari masyarakat.

Pengadaannya dinilai janggal dan mengejutkan banyak pihak.

Menteri KeuanganSri Mulyanibahkanmenyatakan kementeriannya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas pengunaan APBD pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Sri Mulyanidi kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Baca Juga: Heboh Soal Anggaran Pembelian Lem Aibon, Ternyata Alat Perekat yang Sudah Nempel Diingatan Kita Ini Juga Sering Disalahgunakan Sejak Dulu. Begini Penjelasannya

Sri Mulyani menjelaskan, ke depannya Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kemendagri guna memecahkan permasalahan terkait sistem e-Budgeting APBD DKI Jakarta.

"Nanti kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas dari APBD. Tentunya dan berbagai hal nanti kami akan koordinasikan bersama," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku pihaknya tak bisa melakukan intervensi meskipun ditemukan kejanggalan seperti anggaran pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai angka Rp 82,8 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

(Hertanto Soebijoto)

Artikel ini telah tayang diWartakotadengan judul"Anggota DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Konsultan Kampung Kumuh Rp 556 Juta".