Dulu Kompak Pimpin Indonesia, Kini Jusuf Kalla Lagi-lagi Berbeda Pendapat dengan Jokowi, Kasus Habib Rizieq Jadi Besar Karena Hal Ini

Baca Juga: Bukan Sosok Sembarangan, Inilah 3 Pria Mantan Pacar Putri Semata Wayang Jokowi, Yang Terakhir Disebut Sungguh Beruntung

"Namun kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut," lanjut Kalla.

Ia menambahkan pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah sudah banyak tercipta kerumunan yang dikhawatirkan menjadi klaster penularan Covid-19.

Hal itu diperparah dengan terpaparnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat daerah hingga nasional.

Baca Juga: Niat Hati Beli Hape Berkamera Buat Belajar Online, Anak SMP Ini Malah Diberi Gratis Karena Uangnya Kurang, Videonya Jadi Sorotan

Tribunnews/Bayu Dwi Mardana

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla melambaikan tangan salam tiga jari

Kalla memprediksi penularan Covid-19 akan semakin masif pada tahapan Pilkada berikutnya seperti penetapan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, dan proses penghitungan suara.

"Semua calon akan berpotensi melanggar protokol demi meraih suara sebanyak-banyaknya. Kalau bukan calonnya yang menggunakan berbagai kiat untuk itu, maka para pendukung yang melakukannya (melanggar protokol kesehatan)," kata Kalla.

"Setelah itu hari pencoblosan di mana kerumunan tidak bisa dihindari sebab para pemilih harus berjejer, antre, menuggu giliran mencoblos," lanjut Kalla.

Baca Juga: Bikin Segar Minuman Pelepas Haus, Begini Cara Bedakan Es Batu dari Air Mentah atau Air Matang, Cek Ciri-cirinya

Untuk itu, Kalla mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin Covid-19 ditemukan dan dirasakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal.

Ia menilai Pilkada bahkan bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa mengganggu kinerja pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.