Follow Us

Dulu Kompak Pimpin Indonesia, Kini Jusuf Kalla Lagi-lagi Berbeda Pendapat dengan Jokowi, Kasus Habib Rizieq Jadi Besar Karena Hal Ini

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Sabtu, 21 November 2020 | 10:31
Polri-TNI ketika melakukan pencopotan baliho bergambar RIzieq Shihab di Jakarta, Jumat (20/11/2020).
Istimewa

Polri-TNI ketika melakukan pencopotan baliho bergambar RIzieq Shihab di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Kalla mengatakan, persoalan terkait Rizieq Shihab ini berkaitan dengan indikator bahwa sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia perlu diperbaiki.

"Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa dia tidak percayai DPR untuk berbicara?

Kenapa tidak dipercaya partai-partai khususnya partai Islam? Untuk mewakili masyarakat itu," ujar Kalla.

Baca Juga: Acaranya Bikin Geram Jokowi Hingga Copot Kapolda Metro Jaya, Ini Foto-foto Langka Pernikahan Najwa Shihab, Ternyata Dikunjungi Keluarga Cendana

Kalla mengatakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dievaluasi dan dipelajari khususnya bagi partai-partai Islam, termasuk PKS.

Sebab, menurut Kalla, jika tidak dievaluasi dan dipelajari, akan menimbulkan masalah baru dalam sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.

"Sehingga jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilih tidak memperhatikan aspirasi seperti itu," pungkasnya.

Baca Juga: Koar-koar Usai Ceramah Habib Rizieq Jadi Viral, Denny Siregar Rela Kepalanya Dipenggal, Sang Pegiat Medsos Diledek: Alamat Rumah Kesebar Aja Terkencing-kencing

Puluhan orang  yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta NKRI melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Istimewa

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta NKRI melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Bukan sekali ini saja Jusuf Kalla berbeda pandangan dengan pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai tak ada urgensi bahwa Pilkada Serentak 2020 harus segera diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19 sehingga pelaksanaannya perlu ditunda.

"Kita ingin rakyat agar menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata Kalla sebagaimana dikutip dari rubrik Opini harian Kompas, Senin (21/9/2020).

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest