Follow Us

Marah Besar Lihat Kerja Pembantunya yang Seperti Kura-kura, Tangan Jokowi Sampai Gemetar Saat Bicara di Atas Podium, Ancam Lakukan Resuffle Kabinet: Bukan Sekadar Pencitraan?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Senin, 29 Juni 2020 | 06:26
Presiden Joko Widodo atau Jokowi
IG jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Fotokita.net - Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020), Presiden Joko Widodo tekah mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri.

Pernyataan Jokowi dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 itu terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini, Minggu (28/6/2020).

Dalam video itu, Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik itu akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Baca Juga: Bak Kesabarannya Hilang, Anak Buah Jokowi Mati-matian Jaga Ekonomi 24 Jam, Presiden Malah Ancam Resuffle Kabinet Gegara Kerja Menteri Ini

Ia pun menegur menterinya karena masih bekerja secara biasa di saat krisis seperti ini.

Jokowi mencontohkan hal itu dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Baca Juga: Kabar Baik Buat Abdi Negara, Anak Buah Jokowi Umumkan Besaran Gaji ke-13 untuk PNS Golongan I Sampai IV, Lantas Kapan Cairnya?

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen. Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen di saat masyarakat menunggu bantuan tersebut.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Lah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali," kata Jokowi.

"Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary!" ujar Kepala Negara.

Baca Juga: Jokowi Sudah Datangi Hingga Minta Turunkan Kasus Covid-19 dalam 2 Minggu, Jatim Malah Jadi Wilayah dengan Kasus Corona Tertinggi di Indonesia, Presiden: 'Enggak Bisa Surabaya Sendiri'

Jokowi pun meminta semua anggota kabinet memahami situasi krisis saat ini, dan memiliki kebersamaan dalam menghadapinya.

"Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," kata Presiden.

Baca Juga: Jokowi Tak Sabar Lagi Hingga Minta Turunkan Kasus Covid-19 di Jatim dalam 2 Minggu, Begini Respons Risma...

Presiden Joko Widodo meninjau Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis, (25/6/2020) (Biro Pers Setpres)
(Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo meninjau Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis, (25/6/2020) (Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan segan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mempermudah para menterinya merealisasikan program di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Jokowi bahkan rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan perppu lagi di masa pandemi.

Hal itu terungkap dalam video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca Juga: Kesabarannya Hampir Habis Lihat Jawa Timur Jadi Hotspot Baru, Presiden Jokowi Ultimatum Khofifah untuk Segera Turunkan Kasus dalam Waktu Singkat: 'Jangan Merasa Normal-normal Saja'

Video tersebut merupakan rekaman pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni silam.

"Kalau mau minta perppu lagi, saya buatkan Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup," kata Jokowi.

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Kepala Negara.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Pastikan Gaji Ke-13 PNS Cair Tahun Ini, Begini Rincian Uang Tambahan yang Bakal Diterima

Presiden Jokowi meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah untuk menurunkan angka kasus covid-19 di Jatim dalam waktu 2 minggu.
Dok. Tribunnews

Presiden Jokowi meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah untuk menurunkan angka kasus covid-19 di Jatim dalam waktu 2 minggu.

Jokowi meminta para menterinya agar menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di masa krisis.

Krisis yang terjadi tidak hanya karena pandemi Covid-19, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian Tanah Air.

Baca Juga: Tak Puas dengan Penjelasan Jokowi, Susi Pudjiastuti Kembali Serang Pemerintah: Pendapatan Ekspor Benih Lobster Lebih Murah dari Peyek Udang

Dengan demikian, ia mengharapkan para menterinya tak lagi bekerja secara biasa. Ia menghendaki para menterinya bekerja dengan cepat.

"Kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" kata Jokowi.

"Mestinya, suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis," ujar dia.

Dia bahkan kembali menegaskan bahwa berbagai langkah siap dilakukan, termasuk merilis kebijakan dalam bentuk perppu atau perpres.

Baca Juga: Baru Saja Pasukan TNI Dapat Pujian Dunia Gegara Aksi Berani di Israel, Tiba-tiba Menlu Retno Ucapkan Belasungkawa untuk Personel TNI yang Bertugas di Kongo, Ada Apa?

"Kalau perlu kebijakan perppu, ya perppu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, ya perpres saya keluarkan.'

Kalau sudah ada PMK, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita," kata dia.

Baca Juga: Aksi Gagah Berani Pasukan TNI Hadang Tank Israel Dapat Pujian Dunia, Ternyata Begini Rincian Gaji Prajurit dari Tamtam Hingga Jenderal

Presiden Joko Widodo menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

Baca Juga: Kembali Bikin Terkejut, Erick Thohir Mendadak Tunjuk Milenial 34 Tahun Sebagai Direktur Telkom, Ternyata Begini Alasan Sang Menteri BUMN

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Lalu langkah luar biasa apa yang bisa dilakukan Jokowi?

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Baca Juga: Awalnya Bahagia Gelar Pesta Pernikahan di Tengah Pandemi, Kini Keluarga Pengantin Berduka Setelah Satu Per Satu Kerabatnya Positif Covid-19, Bahkan Ada yang Meninggal

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

Baca Juga: Tahun 2020 Penuh Cobaan, Wabah Corona Belum Selesai Gunung Merapi Meletus Hingga Gempa Guncang Laut Selatan, Ramalan Anak Indigo Tentang Nasib Indonesia Terbukti?

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata dia.

Ia pun meminta para menterinya agar bekerja di luar standar normal dan banyak memunculkan inovasi agar bisa melalui krisis ini.

Baca Juga: Kalahkan Malaysia dan Singapura, Indonesia Disebut Sebagai Negara dengan Pemulihan Ekonomi Tercepat Setelah China

Jokowi meminta para menterinya tak lagi terjebak dalam peraturan di masa krisis.

Ia meminta para menterinya bisa menyelesaikan persoalan peraturan yang membelenggu kinerja mereka di masa krisis.

"Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis," ucap Jokowi.

"Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan. Saya rasa itu," kata Kepala Negara.

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Latest