Bertolak Belakang Pada Saat Berkuasa, Begini Perbedaan Alasan 2 Presiden Kita Terhadap Posisi Tinggi dalam Struktur Militer Indonesia

Tribun Jambi

Kopassus

"Kan selama ini ada Kasum (Kepala Staf Umum) panglima atau kepala staf matra TNI yang ditunjuk menggantikan panglima. Jadi, ya belumlah," kata Tedjo pada 9 Juni 2015.

Hingga akhirnya Moeldoko pensiun dan jabatannya digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo. Jabatan baru itu tak kunjung terisi.

Bahkan, Kementerian Pertahanan meminta adanya penambahan sejumlah substansi untuk dimasukkan di dalam draf peraturan presiden.

Baca Juga: Lagu Metallica Favorit Jokowi Diputar, Tim Pesawat Aktrobatik Kebanggaan TNI AU Ini Gelar Aksi Cantik di Depan Sang Presiden. Selamat Hari Jadi TNI!

Namun, substansi apa yang dimaksud tidak pernah dijelaskan. Hingga akhirnya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan draf perpres tak akan selesai Juli 2015.

"Kemenhan memberikan saran substansi tentang perpresnya. Kami di Setkab menyarankan agar Kementerian Pertahanan menginisiasi pertemuan lintas kementerian untuk membahas usulan dari Kemenhan itu," kata Andi pada 15 Juli 2015. Wacana wakil panglima pun menguap.

Kaskus

Sat-81 Kopassus

Sesaat setelah dilantik untuk periode kedua, Jokowi sempat menyatakan bahwa keberadaan eselon I hingga IV di kementerian/lembaga terlalu banyak. Ia ingin struktur tersebut disederhanakan.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi saat menyampaikan pidato di Kompleks Parlemen, Minggu (20/11/2019).

Tidak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran.

Baca Juga: Jadi Pengganti Susi Pudjiastuti di KKP, Orang Dekat Prabowo Ini Ternyata Pernah Dipecat dari Akademi TNI!