Follow Us

Sukses Bongkar Anggaran Pemprov Bernilai Fantastis ke Publik, Anggota DPRD DKI Termuda William Aditya Sarana Sempat Tak Dapat Restu Keluarga. Apa Alasannya?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Sabtu, 02 November 2019 | 08:49
William Aditya Sarana. Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024.
kompas.com

William Aditya Sarana. Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024.

"Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Inggard menyatakan, seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

Anggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Anggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” katanya.

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

Baca Juga: Tak Mau Kehilangan Momen Penting di Jakarta dan Bandung dalam Sehari, Nia Ramadhani Rela Lakukan Hal Ini. Begini Kronologinya

"Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja."

"Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif."

"Nah, ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Padahal, anggaran itu belum final dibahas oleh DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest