Follow Us

Gara-gara Heboh Usulan Anggaran Bernilai Fantastis, Anies Baswedan Kehilangan 2 Pejabat Terasnya. Siapa Saja Mereka?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Jumat, 01 November 2019 | 17:02
Anies Baswedan jelaskan anggaran dana ATK yang membengkak.
tangkap layar youtube

Anies Baswedan jelaskan anggaran dana ATK yang membengkak.

Fotokita.net - Ada sejumlah usulan anggaran yang nilainya fantastis dan tak masuk akal. Bappeda merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatukan seluruh anggaran di Jakarta.

Usulan anggaran yang janggal dan terungkap antara lain anggaran untuk lima orang influencer senilai Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran. Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Baca Juga: Ajak Berantem William Aditya Sarana di DPRD DKI, Politikus Senior Ini Rupanya Pernah Jadi Penggerak Pansus untuk Lengserkan Ahok

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya. Dia menyusul Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi yang juga mundur dari jabatan.

Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakart
Kompas.com

Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakart

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Mahendra berharap kinerja Bappeda lebih baik lagi setelah dia mengundurkan diri. "Harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima pengunduran diri Mahendra. Anies menyatakan, Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

Baca Juga: Heboh Soal Anggaran Pembelian Lem Aibon, Ternyata Alat Perekat yang Sudah Nempel Diingatan Kita Ini Juga Sering Disalahgunakan Sejak Dulu. Begini Penjelasannya

"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman," ucap Anies.

Mahendra mengundurkan diri di tengah sorotan publik terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020 DKI Jakarta karena adanya berbagai kejanggalan.

Sistem e-Budgeting Warisannya Dijadikan Kambing Hitam oleh Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI: Pak Anies Over Smart
Kolase gambar KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA dan KRISTIANTO PURNOMO

Sistem e-Budgeting Warisannya Dijadikan Kambing Hitam oleh Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI: Pak Anies Over Smart

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukan ke dalam sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

Baca Juga: Bikin Heboh Gara-gara Masuk Anggaran Disdik DKI, Rupanya Lem Aibon Diimpor Keluarga Ketua Penasihat Ekonomi Jusuf Kalla dari Negara Ini

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," kata Mahendra, Rabu lalu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya. Dia mengundurkan diri sejak Kamis (31/10/2019).

"Per tanggal 31, semalam dia mengundurkan diri," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Gubernur Jakarta,  Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.
Kompas.com/Nursita Sari

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.

Chaidir menuturkan, Edy mengundurkan diri atas permintaannya sendiri. Chaidir menyatakan tidak ada yang menekan Edy untuk mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri ini terjadi setelah heboh anggaran Rp 5 miliar untuk influencer. Meski demikian, Chaidir membantah pengunduran diri Edy berkaitan dengan kasus anggaran Rp 5 miliar untuk membayar influencer dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

"Tidaklah, tidak ada kaitan ke situ (anggaran influencer). Dia mau mengundurkan diri saja, mengundurkan diri atas permintaan sendiri," kata Chaidir.

Baca Juga: Sering Disebut Gubernur Rasa Presiden, Reaksi Anies Baswedan Cuma Bilang Begini

Setelah melepas jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, lanjut Chaidir, Edy ingin menjadi staf Dinas Pariwisata di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Dia ingin ke sana minatnya, ingin jadi staf anjungan Taman Mini," ucap Chaidir.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram melihat anggaran belanja jual beli Alat Tulis Kantor yang diajukan.
IST

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram melihat anggaran belanja jual beli Alat Tulis Kantor yang diajukan.

Saat dihubungi pada Jumat siang, nomor ponsel Edy tidak bisa dihubungi. Sebelum Edy mengundurkan diri, anggaran influencer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta disoroti banyak pihak dan viral di media sosial.

Dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020, anggaran sebesar Rp 5 miliar ditulis untuk membayar lima influencer. Edy sempat menanggapi anggaran itu. Dia menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.

Baca Juga: Warganet Kerap Beri Julukan Gubernur Rasa Presiden, Rupanya Begini Reaksi Anies Baswedan. Apakah Foto-foto di Lapangan Kuatkan Julukan Tadi?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, bertemu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, bertemu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

"Saya luruskan, anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi," ujar Edy, Senin (28/10/2019).

Edy menyampaikan, kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun. Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020. (Nursita Sari/Kompas.com)

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest