Masih Ada Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai Jadi Alasan Jokowi Pilih Kembali Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan. Apa Saja Itu?

Seperti dikutip dari The Australian Financial Review, perusahaan streaming video raksasa tersebut hanya membayar pajak kurang dari 1 persen sepanjang 2018.

Kompas/Wawan H Prabowo

Dari kiri ke kanan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menghadiri Rapat Kabinet Paripurna tentang evaluasi pelaksanaan RPJMN

Padahal, di tahun itu mereka meraup untung mulai dari 600 juta dollar AS hingga 1 miliar dollar AS. Pajak yang dibayarkan hanya sekitar 341.793 dollar AS (0,06 persen).

"Konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT (Badan Usaha Tetap) tapi aktivitasnya banyak seperti yang saya sebutkan, maka mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan," ujar Sri Mulyani, Selasa (29/10/2019).

"Oleh karena itu, mereka wajib untuk membayar pajak. Di Australia, di Singapura mereka sudah menetapkan untuk mengutip pajak dari Netflix ini, namanya Netflix Tax bahkan di sana," lanjutnya.

Sri Mulyani pun mengatakan, pihaknya secara serius bakal memantau aktivitas Netflix di Tanah Air, meski hingga saat ini aturan mengenai perpajakan digital belum diundangkan.

Baca Juga: Masa Kerja Telah Usai, Sri Mulyani Bongkar Kebiasaan Unik Salah Satu Menteri Kabinet Kerja Ini. Apa Rahasianya?

"Tapi kami akan cari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita," ujar dia.

Instagram/ @smindrawati

Menjabat 3kali Menkeu, Inilah Orang Dibalik Kesuksesan Sri Mulyani

Pada pertengahan tahun, Sri Mulyani sempat menyatakan bakal mulai menggodok aturan mengenai pajak digital.

Penarikan pajak untuk perusahaan-perusahaan over the top (OTT) tersebut menjadi masalah lantaran skema perpajakan umumnya mengategorikan wajib pajak sebagai BUT (Badan Usaha Tetap) atau permanent establishment.

Padahal, perusahaan digital telah mengeruk keuntungan yang begitu besar di Indonesia dengan masifnya pengguna jasa mereka. Sementara, pemerintah belum mampu menarik pajak untuk perusahaan itu.