Follow Us

Dulu Dikenal Ramah dengan Warga, Mengapa Kini Presiden Jarang Berdialog dengan Mahasiswa? Inilah Alasan Mahasiswa Tolak Bertemu Jokowi

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Jumat, 27 September 2019 | 15:07
Mahasiswa membawa poster saat mengikuti aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU KUHP dan pencabutan UU KPK  itu berakhir ricuh setelah polisi memuikul mundur peserta aksi dan membubarkannya.  Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)
Kompas Nasional

Mahasiswa membawa poster saat mengikuti aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU KUHP dan pencabutan UU KPK itu berakhir ricuh setelah polisi memuikul mundur peserta aksi dan membubarkannya. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)

Nurdiyansyah menambahkan, setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantong-kantong kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Serangkaian aksi demonstrasi ini, katanya, tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ia menyebut, berbagai diskusi kritis, tulisan yang beredar, dan rekomendasi kebijakan sudah kerap diajukan.

Hanya, selama ini suara mahasiswa tidak banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara.

"Akhirnya, mahasiswa datang kepada penguasa menuntut ruang partisipasi yang memungkinkan suara mahasiswa bisa didengarkan. Akan tetapi, baru saja beredar instruksi dari Menristek dan Dikti yang mengancam rektor untuk menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik," kata dia.

Baca Juga: Tuntutan Memang Didengarkan, Tapi Mahasiswa Alpa DPR Terlanjur Sahkan Dua Undang-undang yang Dinilai Rugikan Rakyat, Terutama Petani

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berjalan kaki sambil membawa poster saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019).
ANTARA FOTO/R REKOTOMO

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berjalan kaki sambil membawa poster saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019).

Dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Nurdiyansyah menyebut ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup.

"Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini serta tidak ingin jadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata Presiden Mahasiswa IPB ini.

Ardiansyah juga merasa tuntutan yang diajukan mahasiswa tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Tuntutan itu, di antaranya menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK hasil revisi.

Baca Juga: Polisi Hapus Foto dan Video Wartawan Bikin Heran, Apakah Ada Korban Salah Tangkap Sewaktu Kerusuhan?

Ribuan mahassiswa dari berbagai kampus dan organisasi memenuhi jalan di sekitar gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demonstrasi tersebut lanjutan dari aksi sebelumnya yang menolak revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan Minerba. TRIBUNNEWS/HERUDIN
TRIBUNNEWS

Ribuan mahassiswa dari berbagai kampus dan organisasi memenuhi jalan di sekitar gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demonstrasi tersebut lanjutan dari aksi sebelumnya yang menolak revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan Minerba. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest