Kabut Asap Ancam Kesehatan Warga Malaysia, Mengapa Pemerintah Belum Juga Rilis Daftar Perusahaan dengan Lahan yang Terbakar?

"Bukan cuma tentang ganti rugi materi tapi keterbukaan informasi, umumkan siapa saja pemegang izin yang lahannya terbakar. Lalu bangun rumah sakit untuk korban asap," ucapnya.

KOMPAS TV/Citra Indriani

Tim satgas berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kampung bungsur kecamatan sungai api siak.

Menurut Wahyu, publikasi nama korporasi pelaku karhutla penting untuk pengawasan publik. Apalagi, kata dia, karhutla merupakan persoalan yang muncul tiap tahun.

"Penting agar publik tahu tahun lalu lahan siapa yang terbaik dan lahan siapa tahun ini."

"Kasus ini jadi beban APBN, aparatur negara juga diturunkan terus-menerus. Padahal tanggung jawab mutlak itu ada di perusahaan, bukan cuma kerugian lingkungan tapi biaya pemulihan," kata Wahyu.

Baca Juga: Kebakaran Hutan di Riau Kian Meluas, Akankah Indonesia Kembali Jadi Pengekspor Asap? Lihat Foto-foto dari Lapangan!

Menjawab ini, Jati Witjaksono, dari KLHK, menyebut pemerintah tak bisa mempublikasikan nama perusahaan yang lahannya terbakar, sebelum ada bukti hukum.

Pekan lalu, KLHK menyatakan telah menyegel 19 lahan konsesi di Kalimantan Barat. Para pemegang izin lahan diduga sengaja membakar perkebunan.

Idon Tanjung

Suka dan duka para Prajurit TNI yang ‘berperang’ melawan kebakaran hutan.

"Kami ada keterbatasan di undang-undang, kalau masih proses hukum, tidak perlu sebut namanya. Kalau sudah tersangka boleh," kata Jati.

Hingga Kamis (12/09), setidaknya 1600 titik api dideteksi di Kalimantan dan Sumatera.

Baca Juga: Indonesia Kembali Ekspor Kabut Asap ke Negara Tetangga. Menteri Malaysia Protes Pada Menteri Siti Nurbaya lewat Facebook Sambil Tunjukkan Bukti Fotonya