Fotokita.net - Berikut ini 5jawaban dari contoh soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia yang menjadi materi PKN Bab 2 Kelas 11 SMA.
Bukan hanya Indonesia, setiap negara di dunia berusaha untuk menerapkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegaranya masing-masing.
Ada yang menyatakan negara yang modern adalah negara yang menerapkan demokrasi di negara itu, artinyapengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahandanadanya pengakuan terhadap jaminan harkat dan martabat manusia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.Dua asas ini menjadi pondasi pelaksanaan demokrasi di suatu negara.
Untuk itu, mari kita pelajarijawaban dari contoh soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia yang menjadi materi PKN Bab 2 Kelas 11 SMA.
Materi ini Fotokita.net kutip dari kompasbelajar.com yang menyajikan materi PKN kelas XI Bab II A. Hakikat Demokrasi Pengertian, Asas dan Prinsip Demokrasi.
1. Apakah pengertian demokrasi?
Jawaban serta penjelasannya:
Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang artinya pemerintahan.Dalam arti sederhana demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat.
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalahpemerintahan dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam pengertian yang lebih kompleks demokrasi berartisuatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
Ini 5 jawaban dari contoh soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia materi PKN Bab 2 Kelas 11 SMA.
2. Apakah yang dimaksud dengan demokratisasi?
Jawaban serta penjelasannya:
Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis, ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan, walaupun dalam kenyataan pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi maupun kultur atau budaya yang melatarbelakanginya.
Tengok saja pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara China maupun negara lainnya.Hal ini bergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda.
Kita ketahui China sampai saat ini masih menerapkan demokrasi komunis sementara Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya dan Indonesia dengan demokrasi Pancasilanya.
Masing-masing negara mengimplementasikan demokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kondisi negaranya.
Hampir sebagian besar negara di dunia berupaya menjadi negara yang demokratis, dimana pemerintahan dibangun berdasar kehendak rakyat, atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara.
Sebagai sebuah kondisi ideal demokrasi tentu tidak mudah untuk diwujudkan, karenanya semua membutuhkan proses. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut dengan demokratisasi.
Demokratisasi dapat menjadi jalan untuk keluar dari diktatorisme maupun otaritarisme, karena proses ini akan mengembalikan hak-hak rakyat.
Ini 5 jawaban dari contoh soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia materi PKN Bab 2 Kelas 11 SMA.
3. Apa saja asas-asas demokrasi?
Jawaban dan penjelasannya:
Dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan asas-asas demokrasi. Adapun asas demokrasi terbagi menjadi 2, yaitu:
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi didalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku.
Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku.
2. Pengakuan harkat dan martabat manusia
Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27 sampai 34 UUD 1945 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.
4. Bagaimana ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis?
Selain asas kita juga dapat mengenali ciri-ciripokok pemerintahan yang demokratis. Adapun Ciri–ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu:
Ini 5 jawaban dari contoh soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia materi PKN Bab 2 Kelas 11 SMA.
1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat). Berdasarkan ciri ini maka dapat diidentifikasi ciri-ciri:
a. Konstitusional
Prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat di atur dalam konstitusi.
b. Perwakilan
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat walaupun kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada anggota DPR.
c. Pemilu
Salah satu indikator yang dijadikan parameter terhadap demokratis atau tidak demokratisnya suatu negara adalah adanya penyelenggaran pemilu atau tidaknya disuatu negara. Jika negara menyelenggarakan pemilu maka negara tersebut dikatakan demokratis dan demikian sebaliknya.
d. Partai politik
Partai politik dijadikan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dikarenakan partai politik memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara.
Ini 5 jawaban dari contoh soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia materi PKN Bab 2 Kelas 11 SMA.
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
Paham pemisahan kekuasaan telah kita pelajari berdasarkan pemikiran John Locke dan Montesquieu dalam Trias Politica.
John Locke melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan federatif , sedangkan Montesquieu melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Tujuan pemisahan kekuasaan negara ini adalah agar tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan badan kekuasaan lain yang pada akhirnya menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang.
Konsep pembagian kekuasaan dianut oleh Indonesia karena antar lembaga negara masih diperlukan kerja sama antar lembaga negara.
3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan/eksekutif
Sebagai wujud akuntabilitas publik pemerintah adalah dengan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah diambil kepada rakyat.
5. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku Universal?
Jawaban dan penjelasannya:
Hampir semua definisi tentang demokrasi semata-mata mengenai demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan, hal ini tentu kurang tepat.
Menurut Prof. Mr. A.W. Bonger demokrasi dapat dijumpai di luar lapangan ketatanegaraan, misalnya di dalam dunia perkumpulan/organisasi yang merdeka.
Demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan sesuatu kolektivitet berpemerintahan sendiri, dimana sebagian besar anggota-anggotanya turut ambil bagian dengan tidak mempersoalkan apakah ini suatu pergaulan hidup paksaan seperti negara atau perkumpulan yang merdeka.
Setiap komunitas, bagaimanapun juga sifatnya, memang harus dipimpin, untuk dapat menjalankan tugasnya dan untuk terus hidup.
Pembangunan demokrasi suatu bangsa sudah pasti akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, karena pembangunan demokrasi ini ditentukan oleh berbagai faktor yang melingkupi negara tersebut.
Pembangunan demokrasi ini akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup:
1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan, terutama ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Dalam hal ini pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan karena ia menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil rakyat sekaligus menentukan kebijakan apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah.
2. Tingkat persamaan/kesetaraan tertentu diantara warga negara. Tingkat persamaan yang dimaksud adalah : persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
Kebebasan yang dimaksud adalah menyangkut hak-hak yang tercakup dalam hak-hak asasi manusia (seperti hak politik, hak ekonomi, kesetaraan didepan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan dan hak pribadi) dan dalam pemahaman yang mendasar hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara.
Baca Juga: Lihat Foto Persiapan Suku Terasing di Gorontalo yang Akan Ikut Pemilu untuk Pertama Kalinya
4. Penghormatan terhadap supremasi hukum.
Hukum adalah yang tertinggi karenanya semua warga negara tanpa kecuali harus patuh dan taat kepada hukum dan bersamaan kedudukannya didepan hukum.
Janganlah politik dijadikan panglima tetapi hukumlah yang harus dijadikan panglima di negara ini agar pemerintahan dapat berjalan sesuai cita rasa keadilan. 5. Pemilu berkala. Untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan membangun demokrasi maka pemilu dapat menjadi suatu alat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi.
Menurut Melvin I. Urofsky, ada 11 prinsip dasar demokrasi :
- Pemerintahan berdasarkan konstitusi
- Pemilu yang demokratis
- Federalisme pemerintah negara bagian dan lokal
- Pembuatan Undang-undang
- Sistem peradilan yang independen
- Kekuasaan lembaga kepresidenan
- Media massa yang bebas
- Adanya kelompok kepentingan
- Hak masyarakat untuk tahu
- Kontrol sipil atas militer
- Peran kelompok - kelompok kepentingan
(*)