Fotokita.net - Birokrasi Indonesia dinilai belum siap menghadapi situasi pandemi seperti Covid-19.
Hal itu menyusul banyaknya kasus pejabat publik dan pemerintahan yang terpapar Covid-19.
Anggota Tim Ahli Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna menilai, sistem birokrasi yang berjalan saat ini masih dijalankan dengan pendekatan lama yang tidak sesuai dengan kondisi pandemi.
Pendekatan lama yang dimaksud yaitu masih banyaknya individu di kalangan pemerintahan yang enggan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di instansi masing-masing.
"Sebagai pejabat yang melayani publik atau masyarakat, intensitas bertemu orang sangat tinggi dan karena itu mereka rentan tertular.
Untuk mengatasinya, harus ada perubahan sistem tata laksana pelayanan publik," ucap Agus seperti dilansir dari Kompas.id, Sabtu (19/9/2020).
Jika kondisi ini terus dibiarkan, ia khawatir banyak pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru tertunda.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menitikberatkan penanganan pandemi melalui pendekatan kesehatan, bukan ekonomi.
Hal itu, menurut Agus, selain untuk menghindari ketidakjelasan, juga meminimalsir sikap pejabat publik maupun penyelenggara negara yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan.
"Belajar dari kesalahan, pemerintah harus tegas memihak pada kesehatan. Keselamatan rakyat nomor satu. Ekonomi tidak perlu ditakutkan," ucapnya.
"Pengalaman kita pada krisis tahun 1998, kekuatan ekonomi di bawah itu yang menjadi bumper ekonomi kita.
Sektor informal tidak terdampak parah. Yang terdampak adalah kelompok ekonomi elite yang ada di atas," imbuh Agus.
Pelanggar protokol kesehatan yang tertangkap tak menggunakan masker oleh Satgas Covid-19 diberikan sanksi sosial untuk membersihkan rumput dan daun di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/9/2020).
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19.
Selain itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris juga diumumkan terpapar virus corona.
Di kalangan eksekutif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya juga dinyatakan positif Covid-19.
Sementara itu di daerah, lima kepala daerah dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19.
Kelimanya yaitu Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin, Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony, Wali Kota Banjar Baru Nadjmi Adhani, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, dan Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor.
Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, angka penularan Covid-19 di Indonesia telah mencapai 240.687 kasus hingga Sabtu (19/9/2020).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Jumlah tersebut diketahui bertambah 4.168 kasus dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus harian yang kemarin dicatat merupakan rekor tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu.
Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, saat ini kondisi fisik Fachrul dalam keadaan baik.
Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal.
"Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif," ujar Kevin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/9/2020).
"Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan," kata Kevin.
Warga membantu mengatur lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020). Meski penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Depok masih diperpanjang hingga 26 Mei 2020, namun sejumlah ruas jalan mulai ramai dipadati kendaraan hingga menyebabkan kemacetan.
Meski dalam kondisi baik, saat ini Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat.
Kevin pun memohon doa dari masyarakat agar Fachrul segera diberi kesembuhan.
"Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman mengatakan, sementara ini Fachrul Razi akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.
Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Fachrul sudah berkoordinasi sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.
Menteri Agama Fachrul Razi
"Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag," ujar Oman.
"Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel," tuturnya.
Fachrul, kata Oman, meminta agar program-program dan layanan keagamaan tetap berjalan. Koordinasi akan tetap dilakukan melalui daring.
Oman menambahkan, Fachrul juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.
"Siapa pun bisa terkena Covid-19 ini, tidak ada kecuali, mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi," kata dia.
(Kompas.com)