Fotokita.net - Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.
Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ)adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.
Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan.
"Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” katanya saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.
Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.
"Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.
Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar.
Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.
"Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah.
Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," ujarnya.
Kapan Sekolah Buka?
Meski secara pribadi tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh, namun Nadiem juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal.
Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.
"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiyah.
Nadiem Makarim tanggapi keluhan para siswa dan orang tua soal belajar online
Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis.
Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.
Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.
"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai.
Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.
Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.
Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.
Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.
Tukang ojek di Pasar Dawe, Imam Masruh (53) yang berhati mulia menyediakan fasilitas internet gratis di rumahnya Dukuh Madu RT 2/01, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten kudus. (Tribun Jateng/Raka F)
Nadiem Makarim memperbolehkan Dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOSuntuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.
"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan.
Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, danorangtuauntuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).
Tukang ojek di Pasar Dawe, Imam Masruh (53) yang berhati mulia menyediakan fasilitas internet gratis di rumahnya Dukuh Madu RT 2/01, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten kudus??. (Tribun Jateng/Raka F)
Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtuamurid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.
Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.
Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.
"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.
Pulsa Internet Gratis Siswa Tergantung RAKS
Sementara itu,Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Mulyani mengatakan, program internet gratis untuk pelajar bisa dinikmati pelajar di Kota Tangerang awal September 2020.
"Targetnya 1 September sudah bisa dimulai, Agustus ini tahap persiapan," kata Mulyani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).
Mulyani mengatakan, setidaknya sudah ada 500 Rukun Warga (RW) yang lolos verifikasi kriteria dan menjadi titik internet gratis untuk pelajar di Kota Tangerang.
Namun, RW yang berada di perumahan elite tidak akan dipasang internet gratis.
"Tapi RW yang berada di komplek elitr yang mampu tidak diusulkan. Ini untuk kebutuhan belajar masyarakat yang tidak mampu prioritasnya," ujar Mulyani.
Mulyani menjelaskan, perangkat internet gratis tersebut akan dipasang di ruang publik yang cukup besar seperti masjid, balai warga atau mushalla sehingga bisa menampung banyak siswa.
Dia juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kelurahan agar bisa mengatur tempat internet gratis dengan protokol kesehatan yang ada.
"Kami koordinasi juga dengan pihak kelurahan RT-RW untuk bisa mengawasi agar protokol kesehatan bisa dilaksanakan," kata dia.
Adapun kecepatan akses internet gratis tersebut diberikan dengan kecepatan 50 Megabyte per detik.
Untuk kriteria anak yang layak mendapat internet gratis, Mulyani menyerahkan kepada RT-RW setempat.
"Yang penting untuk yang tidak mampu, wilayah yang menentukan siapa yang bisa mengkases," kata dia.
(Singgih Wiryono/Kompas.com)