Jengkel Setiap Hari Selama 5 Tahun Gara-gara Masalah Ini Tak Pernah Beres, Terkuak Sudah Alasan Jokowi Beri Restu Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Fotokita.net - Terkait kinerja Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta perusahaan migas pelat merah tersebut mempercepat pengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu. Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi BBM yang terus naik.

Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.

Arifin mengakui proyek kilang yang digarap bersama Saudi Aramco memang harus dikebut. Ia pun menyatakan siap mendorong dan memberikan dukungan kepada Pertamina agar proyek kilang ini cepat selesai.

Baca Juga: Sempat Ramai Dibicarakan Orang Sewaktu Dipilih Sebagai Pejabat Pertamina, Rupanya Jokowi Berikan Hal yang Tak Disangka Itu Jadi Tantangan Utama Buat Sosok Kontroversial Ini: Negara Lagi Kurang Uang?

Ternyata, tak seperti yang diduga dan digaungkanpublik,tugas yang diembanBasuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) bukan untuk memberantas mafia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ternyata diminta berfokus mencari cara bagaimana bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas).

"Gini,bagaimana supaya BBM itu yang penting impor turun," kata Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)AryaSinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 26 November 2019.

Baca Juga: Politikus Ini Yakini Jabatan Komisaris Utama Cuma Sebagai Batu Loncatan, Menteri Jokowi yang Juga Profesor Hukum Itu Tegaskan Ahok Tak Bisa Duduk dalam Kabinet. Begini Alasannya

Arya mengungkapkan, dalam menurunkan impor migas itu bisa menggunakan berbagai macam cara, seperti pakai energi baru terbarukan (EBT). Selain itu,memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar), juga bisa mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

Kemudian, Arya menjelaskan, Ahok juga ditarget untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atauRefinery Development Master Planalias RDMP. Seperti halnya KilangCilacap saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.

"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.

Baca Juga: Tinggal Tunggu Waktu Penetapannya Sebagai Komisaris Utama, Inilah Para Tokoh yang Masih Pertanyakan Keputusan Penunjukan Ahok yang Tuai Pro Kontra Itu

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati didampingi Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.

"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua Terminal Bahan Bakar Minyak dan semua SPBU," kata Nicke usai pertemuan di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Nicke, dirinya juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.

"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.

Baca Juga: Tahu Lawan Bicaranya Punya Tempramen Tinggi, Perempuan Berhijab Ini Punya Cara Khusus yang Bisa Bikin Ahok Bertekuk Lutut: 'Sejak Itu Sikap Dia Berubah!'

Sementara itu Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.

Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.

Ahok dan Nicke dipanggil ke Istana untuk membahas mengenai upaya Pertamina dapat membantu pemerintah mengatasi defisit neraca perdagangan yang salah satu penyebabnya adalah impor minyak dan gas.

"Pesannya jelas. Tadi dijelaskan Ibu (Nicke), Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," kata Ahok.

Ahok menyatakan siap untuk membantu mengatasi defisit ini dengan mengawasi dan membenahi tata kelola manajemen Pertamina.

Baca Juga: Ahok Diminta Segera Bereskan Sederet PR Pertamina Ini, Tapi Pemberantasan Mafia Migas Tak Masuk dalam Daftar. Begini Rincian Tugas Sang Komisaris Utama Pertamina

"Tugas saya bukan campuri bisnis Pertamina, tapi manajemen. Saya komut," kata Ahok.

Ahok juga mengungkapkan kesan-kesannya kembali bertemu dan bekerja sama dengan Presiden Jokowi.

Ahok juga sebelumnya sempat bekerja dengan Jokowi saat keduanya menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Ya senyum-senyum saja. Saya duduknya persis di depan Pak Wapres sama Pak Presiden," kata dia.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang baru kemarin ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina oleh Erick Thohir.

Meski begitu, pria yang pernah jadi Gubernur DKI Jakarta itu sesumbar bisa membawa Pertamina jadi perusahaan kelas dunia.

Hal itu tercermin dari cuitannya pada Rabu (11/12) kemarin.

Baca Juga: Dulu Jadi Musuh Bebuyutan di DPRD Jakarta, Kini Tokoh Tanah Abang Itu Malah Berbalik Arah: Puji Habis-habisan Ahok di Depan Pejabat Pertamina Saat Rapat Parlemen

"Tantangan ke depan pasti banyak, tapi tantangan ini adalah peluang & menjadi pengingat bahwa kita perlu bekerja sama dengan baik," tulisnya.

Tapi untuk mencapai taraf itu, ada tiga hal yang menurutnya harus terpenuhi.

“Saya yakin dengan kekompakan serta kerja sama, serta ridho Tuhan bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia."

Ahok menjelaskan, ke depannya tantangan Pertamina semakin besar.

Kendati begitu, dengan kekompakan bisa membawa perseroannya berbicara banyak di dunia internasional.

Seperti yang sudah kita singgung di awal, pemerintah akhirnya menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Tanri Abeng.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menaruh harapan besar kepada suami Puput Nastiti Devi itu.

Baca Juga: Politikus Ini Yakini Jabatan Komisaris Utama Cuma Sebagai Batu Loncatan, Menteri Jokowi yang Juga Profesor Hukum Itu Tegaskan Ahok Tak Bisa Duduk dalam Kabinet. Begini Alasannya

Mereka berharap, Ahok di Pertamina dapat melakukan pengawasan lebih baik.

Tujuannya supaya rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga turut berkontribusi menekan defisit minyak dan gas.

"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok. Maka itu, harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra PG Talattov seperti dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2019).

Abra menyebutkan, tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.

Namun, setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) merupakan langkah yang tepat.

Sebab, menurut dia, Pertamina merupakan salah satu BUMN yang banyak mengalami masalah.

“Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina karena Pertamina sumber kekacauan paling banyak itu. Biar saja di situ," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Luhut menambahkan, sejumlah pihak menolak Ahok karena mereka takut. Sebab, Ahok dikenal sebagai sosok yang tegas jika melihat ada kecurangan.

Baca Juga: Biasanya Ditugaskan di Sektor Transportasi, Rupanya Condro Kirono Bukanlah Jenderal Polisi Pertama yang Duduk di Kursi Komisaris Pertamina. Siapakah Dia?

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengetahui siapa-siapa saja yang selama ini mendapatkan untung besar dari impor minyak dan gas.

Hal itu disampaikan saat sambutan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

"Lah ini yang seneng impor, bukan saya cari. Sudah ketemu siapa yang seneng impor. Sudah ngerti saya," kata Jokowi.

Baca Juga: Disetujui Jokowi Sebagai Komisaris Utama, Ternyata Begini Alasan Ahok Tak Dipilih Sebagai Direksi di PT Pertamina

Ia menegaskan, sebenarnya Indonesia memiliki batu bara melimpah yang bisa diolah menjadi gas.

Namun, ia mencurigai bahwa pengolahan batu bara menjadi gas ini justru dihalang-halangi oleh mereka yang selama ini mendapat keuntungan dari impor migas.

Untuk itu, Presiden Jokowi sudah memberikan peringatan kepada para pemain impor migas tersebut.

"Saya ingatkan bolak-balik, kamu hati-hati. Saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membikin batu bara jadi gas gara-gara kamu senang impor gas," kata Jokowi.

Ia menyebutkan, pihak yang suka impor itu pernah mengungkapkan kekhawatiran apabila Indonesia telah berhasil memproduksi gas sendiri.

"'Kalau ini bisa dibikin, sudah enggak ada impor gas lagi, saya kerja apa, Pak?' Ya terserah kamu. Kamu sudah lama menikmati ini," ujar Jokowi.

Baca Juga: Tahu Ada Penolakan Soal Tawaran Jabatan di Pertamina, Ahok Malah Santai Skak Mat Penentangnya dengan Komentar Menohok Ini

Masalah yang sama juga terjadi pada komoditas minyak. Menurut dia, selama ini impor minyak Indonesia mencapai sekitar 700 sampai 800.000 barel per hari.

Padahal, kata Jokowi, Indonesia memiliki banyak sumur minyak. Hanya saja, instruksi Jokowi agar Indonesia membangun kilang minyak sampai saat ini belum berjalan.

"Kenapa enggak genjot produksi? Karena ada yang masih senang impor minyak. Sudah saya pelajari, enggak benar kita ini," kata dia.