Sempat Ramai Dibicarakan Orang Sewaktu Dipilih Sebagai Pejabat Pertamina, Rupanya Jokowi Berikan Hal yang Tak Disangka Itu Jadi Tantangan Utama Buat Sosok Kontroversial Ini: Negara Lagi Kurang Uang?

Fotokita.net - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok diminta untuk fokus dalam mengawasi upaya perseroan dalam menekan impor minyak dan gas (migas), khususnya bahan bakar minyak (BBM).

"Bagaimana supaya BBM itu, yang penting impor turun," tutur Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Selasa (26/11/2019).

Arya mengungkapkan dalam menurunkan impor migas, bisa menggunakan berbagai macam cara, salah satunya dengan mendorong energi baru terbarukan (EBT).

Terkait hal tersebut, penggunaan bahan bakar nabati (BBN) pun terus dipacu. Salah satunya melalui mandatori pemanfaatan biodiesel.

Baca Juga: Dulu Jadi Musuh Bebuyutan di DPRD Jakarta, Kini Tokoh Tanah Abang Itu Malah Berbalik Arah: Puji Habis-habisan Ahok di Depan Pejabat Pertamina Saat Rapat Parlemen

Selain itu, lanjut Arya, Ahok juga diharapkan bisa mengawal proses proyek pengembangan kilang minyak atauRefinery Development Master Plan(RDMP). Contohnya Kilang Cilacap yang kelanjutan proyeknya masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai 4 tahun lalu pun belum ada kepastian.

"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.

Sebelumnya, Arya menuturkan fungsi komisaris diharapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik termasuk pengawasan kinerja harian. Menurutnya, jabatan komisaris BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

“Sayang kami melantik atau memilih orang banyak untuk jadi komisaris tapi akhirnya yang melakukan pengawasan detail Kementerian lagi,” tuturnya.

Baca Juga: Resmi Ditetapkan Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Rupanya Ahok Didampingi Jenderal Bintang 3 dalam Jajarannya. Inilah Susunan Pejabat Perusahaan Migas Pelat Merah Itu

Pihaknya optimistis kehadiran Ahok sebagai komisaris utama dapat meningkatkan pengawasan dan mendorong strategi pengembangan Pertamina ke depan. Tidak hanya itu, Komisaris Pertamina juga dapat memberi teguran atas kinerja yang melenceng.

Bahkan, Arya pun menyebut jabatan komisaris di Pertamina punya aturan main yang berbeda dengan BUMN lainnya. “Mereka punya tugas-tugas khusus juga. Jadi, selama itu menjadi kewenangan komisaris, kami harapkan Pak Ahok bisa menjadi ketua kelasnya para komisaris,” tambahnya.

Terkait kinerja Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta perusahaan migas pelat merah tersebut mempercepat pengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu. Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi BBM yang terus naik.

Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.

Arifin mengakui proyek kilang yang digarap bersama Saudi Aramco memang harus dikebut. Ia pun menyatakan siap mendorong dan memberikan dukungan kepada Pertamina agar proyek kilang ini cepat selesai.

Ternyata, tak seperti yang diduga dan digaungkanpublik,tugas yang diembanBasuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) bukan untuk memberantas mafia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ternyata diminta berfokus mencari cara bagaimana bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas).

"Gini,bagaimana supaya BBM itu yang penting impor turun," kata Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)AryaSinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 26 November 2019.

Baca Juga: Politikus Ini Yakini Jabatan Komisaris Utama Cuma Sebagai Batu Loncatan, Menteri Jokowi yang Juga Profesor Hukum Itu Tegaskan Ahok Tak Bisa Duduk dalam Kabinet. Begini Alasannya

Arya mengungkapkan, dalam menurunkan impor migas itu bisa menggunakan berbagai macam cara, seperti pakai energi baru terbarukan (EBT). Selain itu,memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar), juga bisa mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

Kemudian, Arya menjelaskan, Ahok juga ditarget untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atauRefinery Development Master Planalias RDMP. Seperti halnya KilangCilacap saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.

"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.

Baca Juga: Tinggal Tunggu Waktu Penetapannya Sebagai Komisaris Utama, Inilah Para Tokoh yang Masih Pertanyakan Keputusan Penunjukan Ahok yang Tuai Pro Kontra Itu

Adapun sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya meminta Pertamina mempercepatpengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu.

Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membumbung.Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu KilangBalikpapan dan Kilang Cilacap.

Arifin mengakui proyek kilang yang digarap bersama Saudi Aramcomemang harus dikebut.Ia pun menyatakan siap mendorong dan memberikan dukungan kepada Pertamina gar proyek kilang ini cepat selesai.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati didampingi Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.

"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua Terminal Bahan Bakar Minyak dan semua SPBU," kata Nicke usai pertemuan di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Nicke, dirinya juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.

"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.

Baca Juga: Tahu Lawan Bicaranya Punya Tempramen Tinggi, Perempuan Berhijab Ini Punya Cara Khusus yang Bisa Bikin Ahok Bertekuk Lutut: 'Sejak Itu Sikap Dia Berubah!'

Sementara itu Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.

Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.

Ahok dan Nicke dipanggil ke Istana untuk membahas mengenai upaya Pertamina dapat membantu pemerintah mengatasi defisit neraca perdagangan yang salah satu penyebabnya adalah impor minyak dan gas.

"Pesannya jelas. Tadi dijelaskan Ibu (Nicke), Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," kata Ahok.

Ahok menyatakan siap untuk membantu mengatasi defisit ini dengan mengawasi dan membenahi tata kelola manajemen Pertamina.

Baca Juga: Ahok Diminta Segera Bereskan Sederet PR Pertamina Ini, Tapi Pemberantasan Mafia Migas Tak Masuk dalam Daftar. Begini Rincian Tugas Sang Komisaris Utama Pertamina

"Tugas saya bukan campuri bisnis Pertamina, tapi manajemen. Saya komut," kata Ahok.

Ahok juga mengungkapkan kesan-kesannya kembali bertemu dan bekerja sama dengan Presiden Jokowi.

Ahok juga sebelumnya sempat bekerja dengan Jokowi saat keduanya menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Ya senyum-senyum saja. Saya duduknya persis di depan Pak Wapres sama Pak Presiden," kata dia.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang baru kemarin ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertaminya oleh Erick Thohir.

Meski begitu, pria yang pernah jadi Gubernur DKI Jakarta itu sesumbar bisa membawa Pertamina jadi perusahaan kelas dunia.

Hal itu tercermin dari cuitannya pada Rabu (11/12) kemarin.

Baca Juga: Dulu Jadi Musuh Bebuyutan di DPRD Jakarta, Kini Tokoh Tanah Abang Itu Malah Berbalik Arah: Puji Habis-habisan Ahok di Depan Pejabat Pertamina Saat Rapat Parlemen

"Tantangan ke depan pasti banyak, tapi tantangan ini adalah peluang & menjadi pengingat bahwa kita perlu bekerja sama dengan baik," tulisnya.

Tapi untuk mencapai taraf itu, ada tiga hal yang menurutnya harus terpenuhi.

“Saya yakin dengan kekompakan serta kerja sama, serta ridho Tuhan bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia."

Ahok menjelaskan, ke depannya tantangan Pertamina semakin besar.

Kendati begitu, dengan kekompakan bisa membawa perseroannya berbicara banyak di dunia internasional.

Seperti yang sudah kita singgung di awal, pemerintah akhirnya menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Tanri Abeng.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menaruh harapan besar kepada suami Puput Nastiti Devi itu.

Baca Juga: Politikus Ini Yakini Jabatan Komisaris Utama Cuma Sebagai Batu Loncatan, Menteri Jokowi yang Juga Profesor Hukum Itu Tegaskan Ahok Tak Bisa Duduk dalam Kabinet. Begini Alasannya

Mereka berharap, Ahok di Pertamina dapat melakukan pengawasan lebih baik.

Tujuannya supaya rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga turut berkontribusi menekan defisit minyak dan gas.

"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok. Maka itu, harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra PG Talattov seperti dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2019).

Abra menyebutkan, tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.

Namun, setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) merupakan langkah yang tepat.

Sebab, menurut dia, Pertamina merupakan salah satu BUMN yang banyak mengalami masalah.

“Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina karena Pertamina sumber kekacauan paling banyak itu. Biar saja di situ," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Luhut menambahkan, sejumlah pihak menolak Ahok karena mereka takut. Sebab, Ahok dikenal sebagai sosok yang tegas jika melihat ada kecurangan.

Baca Juga: Biasanya Ditugaskan di Sektor Transportasi, Rupanya Condro Kirono Bukanlah Jenderal Polisi Pertama yang Duduk di Kursi Komisaris Pertamina. Siapakah Dia?

Haji Lulung puji Ahok

Anggota Komisi VII DPR Abraham Lunggana mengomentari dipilihnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Menurutnya, Ahok punya kapasitas untuk memberantas mafia migas di Pertamina.

Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu mengatakan, masuknya Ahok bisa memberantas mafia migas yang lama namun tidak kemudian memunculkan mafia baru.

"Saya yakin dengan adanya Pak Ahok tidak ada kemudian hilangnya mafia yang lama datang lagi mafia yang baru. Insyaallah ya, yakin itu," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan direksi Pertamina di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

"Saya yakin kalau Pak Ahok masuk (Pertamina) kemarin tagline di ILC (Indonesia Lawyers Club), untuk memberantas mafia, oleh karenanya saya sepakat dengan Pak Maman dari Golkar," ujarnya.

Baca Juga: Sebentar Lagi Dikukuhkan Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Rupanya Ahok Sudah Siapkan Kejutan Lagi. Katanya, Ada Campur Tangan Tuhan

Pernyataan Lulung lalu sempat dikomentari oleh anggota yang lain, apakah benar saat ini di Pertamina ada mafia. Lulung pun meyakini itu karena isu yang beredar selama ini.

"Ya kalau isunya seperti itu kan pasti ada (mafia) ya," sebutnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung ikut angkat bicara terkait jabatan baru mantan lawan politiknya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Lulung menyatakan yakin keberadaan Ahok di perusahaan minyak dan gas (migas) negara itu bisa membantu memberantas mafia migas.

Karenanya dia juga mengimbau agar kehadiran Ahok di tubuh Pertamina jangan dijadikan sebagai ancaman.

"Pak Ahok itu orang baik yang saya kenal, jangan kemudian berpikir ada ancaman di situ," kata Lulung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Kamis (28/11).

Lebih lanjut, Lulung juga mengatakan akan mengawal Ahok dalam tugas pemberantasan mafia migas di tubuh Pertamina. Dengan masuknya Ahok, dia juga optimistis mafia migas yang selama ini merugikan keuangan negara dapat dihilangkan.

"Saya yakin dengan adanya pak ahok tidak ada kemudian hilangnya mafia yang lama datang lagi mafia yg baru. Insyaallah ya, yakin itu," kata Lulung. Seperti diketahui, saat menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Haji Lulung selalu menjadi buah bibir.

Baca Juga: Pantas Saja Jokowi Restui Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Rupanya BPK Sudah Banyak Temukan Hal Janggal Ini Sejak Lama: Uang Negara Lenyap Tanpa Jejak?

Pasalnya, Haji Lulung selalu berseteru dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. Salah satunya terkait kasus relokasi pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Juli 2013.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya menyatakan pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina antara lain bertujuan untuk menurunkan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

"Menurunkan impor BBM, itu target untuk Pak Ahok," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, kepada awak media, Selasa (26/11).

Arya pun mengatakan, pemerintah memiliki beberapa cara untuk menekan impor BBM, seperti dengan cara meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dan mempercepat pembangunan kilang minyak.

Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan baru demi menekan impor BBM.

"Tunggu libur Desember, ada kebijakan bagaimana mengurangi bahan bakar impor," ujarnya. (Kompas.com)